4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akhirnya buka suara soal alasan tidak dilaporkannya kinerja APBN di Januari 2025 lalu, meskipun biasanya hal itu rutin dilakukan setiap bulannya.
Dalam sambutan awalnya di Konferensi Pers APBN KiTa bulan Januari dan Februari 2025 yang dirapel hari ini, Menkeu mengakui bahwa di awal tahun 2025 lalu data-data yang harus dipaparkan pihaknya masih belum stabil akibat sejumlah faktor.
"Untuk menjelaskan beberapa hal terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Momen Menteri Keuangan, Sri Mulyani Buka Puasa Bersama Presiden Prabowo Subianto. Sumber Foto: Media Sosial Sekretariat Kabinet
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Karenanya, dalam laporan kinerja APBN Januari-Februari 2025 hari ini, Menkeu mengaku bakal memaparkan perkembangan belanja dan pelaksanaan Inpres 1 tahun 2025. Dari sisi pendapatan, Dia bakal menjelaskan sejumlah hal terkait perkembangan pendapatan negara, dan dari sisi pembiayaan yakni soal hal-hal yang terjadi di below the line.
"Semua perkembangan ini kita tunggu sampai stabil supaya kita bisa memberikan laporan mengenai pelaksanaan APBN Kita 2025, dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," ujar Menkeu.
Hal itu diibaratkan Sri Mulyani melalui sebuah pengandaian antara sesama buah mangga, agar perbandingan laporan kinerjanya bisa digambarkan secara jelas sehingga bisa menghindari misinterpretasi.
"Mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga. Sehingga tidak terjadi kemungkinan salah interpretasi," ujarnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Diketahui, terakhir kali Sri Mulyani dan Kemenkeu memaparkan kinerja APBN yakni pada tanggal 6 Januari 2025, untuk laporan kinerja APBN periode Desember 2024 (kaleidoskop APBN 2024). Namun, laporan yang sering disebut sebagai 'Buku APBN KiTa' itu sampai saat ini bahkan belum kunjung dirilis.
Padahal, biasanya laporan APBN rutin disampaikan Kemenkeu secara bulanan, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, guna menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas perekonomian nasional.
Halaman Selanjutnya
"Mungkin kalau istilahnya mangga dengan mangga. Sehingga tidak terjadi kemungkinan salah interpretasi," ujarnya.
