Momen Hasto Tegur Sapa dengan Tom Lembong Jelang Sidang Kasus Korupsi

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 12 Juni 2025 - 19:01 WIB

Jakarta, VIVA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali melanjutkan persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025. Namun, jelang persidangan dimulai tadi, ada momen menarik yang terpantau oleh awak media.

Hasto Kristiyanto ketika hendak masuk ke ruang persidangan, sempat bertemu dan memberikan salam untuk mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Thomas Trikasi Lembong. Keduanya saling sapa dan berbincang singkat.

Tom yang juga merupakan terdakwa dalam kasus dugaan impor gula kristal mentah terlihat mengenakan rompi tahanan warna merah jambu. Rompi tahanan itu, menandakan bahwa Tom merupakan tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Hasto dan Tom Lembong sama-sama menjalani sidang agenda pemeriksaan saksi. Saat ini sidang Tom dan Hasto masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Dalam perkara dugaan suap, Hasto didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.  

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.  

Selain itu, Hasto turut didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.  

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.