Pemerintah Indonesia Harus Desak PBB Agar Sanksi Israel Karena Serang Banyak Negara

• 

• Berita

• Politik

Jumat, 13 Juni 2025 - 20:18 WIB

Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi kepada Israel karena telah berulang kali melakukan serangan terbuka atau agresi terhadap banyak negara. Tercatat, kata dia, ada sekitar enam negara yang menjadi serangan Israel di antaranya Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah dan Irak.

“Jika diakumulasi, telah ribuan kali Israel melakukan serangan di enam negara tersebut, dan tidak mendapat sanksi apapun dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” kata Said di Jakarta pada Jumat, 13 Juni 2025.

Terbaru, lanjut Said, Israel telah menyerang fasilitas nuklir Iran. Menurut dia, tindakan Israel yang melakukan serangan sepihak ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB. Apalagi, kata dia, Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional.

“Tindakan Israel ini berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah, dan berdampak massif terhadap kemanusiaan,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu, Said mengatakan pemerintah harus mengambil beberapa langkah untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan mematikan, karena dapat mengganggu perdamaian dunia serta menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan.

Pertama, kata Said, Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB diberikan kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB. 

“Dengan demikian, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Kemudian, Said mengatakan Pemerintah perlu mengingatkan pemilik hak veto atas penggunaan hak veto pada Dewan Keamanan PBB lebih selektif, dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Selanjutnya, bersama-sama dengan negara negara konferensi Islam dan ASEAN untuk mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum. Lalu, mengajak negara negara konferensi Islam da ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.

“Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah,” pungkasnya.