6 hours ago
1
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik bahbwa pemerintah daerah (Pemda) diperbolehkan menggelar rapat di hotel atau restoran. Awalnya sempat ada larangan setelah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun kebijakan itu diperbolehkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Meski demikian, dewan tetap meminta pemda tidak menghambur-hamburkan anggaran.
"Kami patut kita sambut positif sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran itu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan akuntabel," kata Rifqi kepada wartawan, Selasa, 10 Juni 2025.
Politikus Partai Nasdem itu ini meminta kepala daerah, bagi gubernur, bupati dan wali kota untuk membuat skala prioritas terkait apa saja agenda yang diperbolehkan.
"Peran kepala daerah, gubernur/wali kota sebagai penanggung jawab anggaran melalui sekretaris daerah masing-masing adalah memastikan prioritas apa saja yang diperbolehkan dan agenda dengan skala seperti apa yang diperkenankan untuk menggunakan hotel dan restoran," ungkapnya.
Ia menyarankan apabila rapatnya tak terlalu penting dan dalam skala kecil maka bisa dilakukan di kantor.
"Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil, tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan di hotel ataupun restoran. Kebijakan efisiensi anggaran dinilai bukan berarti melarang kegiatan rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu, 4 Juni 2025, yang mengusung tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Tito mengatakan, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang kegiatannya benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Adapun langkah tersebut juga untuk menghidupkan sektor hospitality.
Mantan Kapolri itu mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.
“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Mendagri Tito Karnavian, dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis, 5 Juni 2025.
Dia melanjutkan, pengurangan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Meski begitu, pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.
“Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada (alokasi anggarannya),” katanya.
Halaman Selanjutnya
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu, 4 Juni 2025, yang mengusung tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
