Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Kadin Minta Pemerintah Antisipasi PHK

• 

• Bisnis

Jumat, 4 April 2025 - 10:22 WIB

Jakarta, VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut pemerintah perlu menghitung cermat dampak negatif pengenaan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang harus diantisipasi pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan AS merupakan mitra bisnis strategis Indonesia, hubungan keduanya dinilai saling membutuhkan. Sehingga, Anindya meyakini Indonesia bisa melakukan negosiasi dengan AS. 

"Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement, artinya pintu negosiasi masih terbuka," ujar Anindya dalam keterangan resmi, Jumat, 4 April 2025.

Anin, begitu sapaan akrabnya menegaskan, Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.  

"Komunikasi yang intens  dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat," jelasnya.

Kadin menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama. 

"Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung," terangnya.

Selain itu, Kadin Indonesia bakal menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat alias US Chamber of Commerce. Anin mengungkapkan, pada awal Mei nanti pemerintah dan Kadin berencana ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir. 

Anin memandang, bila AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia, maka dampak signifikan akan menimpa neraca pembayaran, khususnya  neraca perdagangan dan arus investasi. Sebab AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar dolar AS pada 2024. 

"Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir," terangnya.

Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

Anin menyebut, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. Sebab AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG. 

"Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Anin mengatakan bahwa kebijakan Presiden Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung. 

"Karena itu, penting sekali  upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya.  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu sangat penting untuk menarik relokasi industri dari China," katanya.

Anin juga turut meminta agar dampak negatif kebijakan Presiden Trump dihitung dengan cermat. Sebab, kebijakan ini akan berdampak pada industri alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia.

"Penurunan ekspor alas kaki, pakaian dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan. Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK," imbuhnya.