6 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Kinerja Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka masih dapat perhatian yang baik dari masyarakat. Menurut riset, kinerja Prabowo-Gibran selama enam bulan masih dapat kepercayaan hingga 70 persen lebih.
Demikian temuan hasil riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT). IDSIGHT bergerak untuk melakukan analisis melalui konten media sosial yang diposting dalam akun presiden dan wakil presiden pada 6-15 April 2025, dari platform Instagram, X/Twitter, Facebook, dan TikTok.
Dari laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.
Dalam hasil risetnya, jika dihitung dari hasil survei 100 hari kerja, Prabowo dan Gibran mengalami sedikit penurunan kepercayaan. Prabowo saat itu menikmati penilaian publik yang positif menjulang tinggi hingga 83,4 persen. Sementara, Wapres Gibran mencapai 78,2 persen.
Sebanyak 74,6 persen menilai positif kepemimpinan Prabowo, hanya 15,4 persen yang menilai secara negatif. Lalu, sisanya cenderung netral.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Photo :
- Youtube Sekretariat Presiden
Kemudian, Wapres Gibran dinilai positif sebanyak 73,5 persen. Sementara, penilaian negatif hanya 14,2 persen dan sisanya bersifat netral.
“Kinerja Presiden Prabowo pada 6 bulan pemerintahan dinilai positif hingga 74,6 persen, dengan tantangan soal ekonomi dan aspek komunikasi kebijakan publik,” ujar Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa kepada wartawan, Sabtu 26 April 2025.
Dia menjelaskan dalam sejumlah kesempatan, Prabowo mengutarakan kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat menanggapi berbagai kritik hingga rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menggaungkan tagar #IndonesiaGelap.
Namun, Prabowo dinilai mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki komunikasi. Salah satunya seperti mengundang sejumlah jurnalis senior untuk berdialog eksklusif di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pun, dalam otokritiknya, Prabowo juga memberikan skor terhadap kinerja pemerintahannya 6 dari 10, atau masih jauh dari sempurna.
“Di sisi lain Prabowo meyakini adanya terobosan dan pencapaian yang dilakukan, tetapi kurang baik dinarasikan kepada publik,” lanjut Johan.
Kemudian, langkah Prabowo yang menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden juga jadi perhatian.
“Sebelumnya Prabowo mengakui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi teledor saat mengomentari teror kepala babi terhadap media Tempo,” jelas Johan.
Prasetyo sebagai Jubir Presiden pun saat demo di dekat Istana, menemui langsung dan bicara dengan mahasiswa. Dalam tuntutannya mahasiswa menolak kebijakan pemerintah mulai dari efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada pendidikan dan layanan publik, hingga program unggulan makan bergizi gratis (MBG).
Muncul pula keresahan di sebagian kalangan generasi muda soal sulitnya mencari kerja dan kenaikan biaya hidup serta kondisi politik. Hal itu berawal hebohnya seruan #KaburAjaDulu di media sosial.
“Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus Rp17 ribu. Dan, gejolak di bursa saham menambah penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah,” jelas Johan.
Lebih lanjut, kondisi global yang ramainya perang dagang global karena dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berdampak terhadap RI. Bagi dia, sektor ekonomi bakal jadi sorotan dan tantangan Prabowo.
“Masalah ekonomi menjadi tantangan pada paruh awal pemerintahan Prabowo-Gibran di tengah bergulirnya program-program prioritas yang juga memerlukan anggaran besar,” tuturnya.
Masih terkait ekonomi, publik mempertanyakan janji Prabowo-Gibran soal penciptaan 19 juta lapangan kerja. Sebab, kondisi terkini malah marak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan dalam sejumlah kesempatan, Prabowo mengutarakan kendala komunikasi yang dihadapi pemerintah. Hal itu diungkapkan saat menanggapi berbagai kritik hingga rangkaian aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang menggaungkan tagar #IndonesiaGelap.
