4 hours ago
2
Depok, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menemukan fakta tersembunyi saat mendatangi lokasi pembakaranmobil polisi di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Ciamngis, Depok.
Ternyata warga di Kampung Baru tidak pernah ikut pemilihan umum (pemliu). Pasalnya mereka tidak terdata di kewilayahan setempat dan tidak ada pengurus RT dan RW. “Tidak pernah milih, karena ikut ke Jakarta nggak, milih di Jakarta di Depok pun nggak,” kata Dedi, Selasa 22 April 2025.
Ironinya kondisi itu sudah terjadi selama 20 tahun dan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah setempat. Melihat situasi itu, Dedi meminta kepada Supian Suri selaku Wali Kota Depok yang baru untuk tidak membiarkan kondisi tersebut didiamkan begitu saja.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Depok
Photo :
- VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
“Jadi saya sampaikan problem akut dari negeri ini termasuk di provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran,” ujarnya.
Menurutnya, jika pembiaran seperti ini tidak segera diatasi dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya, jika dilakukan pembiaran bangunan liar di trotoar dibiarkan, bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan, bangunan liar di atas sungai dibiarkan, bangunan liar di atas permukaan laut dibiarkan maka masalah akan timbul di masa depan.
Untuk kondisi di Harjamukti ini, Dedi meminta lurah dan camat setempat yang secara teknis mengetahui wilayah untuk berhenti melakukan pembiaran.
“Nah pembiaran itu terjadi kenapa? Semua orang cuek. Lurah lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan, itu melakukan pembiaran. Bukan hanya di kota, di desa juga sama seperti itu. Ini problem loh, ini problem, sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya,” ungkapnya.
Dia tidak ingin pembiaran seperti ini didiamkan begitu saja hingga akhirnya nanti menimbulkan masalah. Karena jika diteruskan pembiaran ini dapat terjadi keributan ketika ada masalah.
“Kapan sih kita ini ribut? kalau ada peristiwa. Kalau ada banjir baru ribut, kalau ada kebakaran baru ribut, nah kalau kayak sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal baru ribut ngurusin persoalan kependudukan. Harusnya ini nggak boleh terjadi, kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan,” bebernya.
Dedi meminta agar pengurus wilayah cepat tanggap mengenai persoalan ini. Karena jika dibiarkan maka dapat menimbulkan dampak lain di kemudian hari.
“Urusan KTP di wilayah Cimanggis ini kalau sejak dulu diberesin nggak akan ada peristiwa pembakaran, nggak akan ada konflik pertanahan, nggak akan ada. Ini karena dibiarkan, orang bangun di tanah negara itu dibiarkan, padahal dari dulu kalau memang itu melanggar dan itu tanahnya bukan miliknya harusnya ketika meletakkan batu pertama ditanamkan, harus sudah ada tindakan, ya kita dibiarkan,” ungkap mantan Bupati Purwakarta dua periode ini
“Sekarang orang sudah punya anak cucu ada di situ, kemudian hari ini baru kita engeh, nah ini gak boleh lagi. Pokoknya dibawah kepemimpinan saya Jawa Barat, Bupati Wali kota, Camat, Lurah sampai para tingkat RT RW nya tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan,” sambungnya
Sebelumnya, terjadi pembakaran terhadap tiga unit kendaraan dinas kepolisian di wilayah Depok. Insiden tersebut diduga dipicu oleh penangkapan TS, Ketua Ranting Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kelurahan Harjamukti.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka kasus pembakaran terhadap mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon pada Jumat, 18 April 2025.
Halaman Selanjutnya
Dia tidak ingin pembiaran seperti ini didiamkan begitu saja hingga akhirnya nanti menimbulkan masalah. Karena jika diteruskan pembiaran ini dapat terjadi keributan ketika ada masalah.
