6 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons, terkait Ekonom Amerika Serikat (AS) Arthur B.Laffer yang menyarankan agar menerapkan tarif pajak flat atau tetap. Menurutnya, sistem pajak di Indonesia tidak bisa disamakan dengan sistem pajak flat.
Sri Mulyani mengatakan, prinsip keadilan dan distribusi sosial menjadi alasan mengapa Indonesia menerapkan tarif pajak progresif.
"Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR bayar pajaknya sama, setuju nggak? Saya hampir yakin semua bilang nggak setuju," ujar Sri Mulyani dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 Rabu, 18 Juni 2025.
Ilustrasi Pajak.(istimewa/VIVA)
Photo :
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia menganut sistem pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dengan lima lapisan tarif diantaranya 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen, dan 35 persen.
Dia mengatakan, sistem ini dibuat dengan prinsip keadilan, yang mana masyarakat memiliki pendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih besar oleh pemerintah.
"Itu pasti beda banget dengan yang di advocate Pak Arthur Laffer, karena kita mengatakan yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar dengan yang pendapatannya Rp 60 juta per tahun. Ya harusnya ratenya beda Itu azas keadilan," terangnya.
Selain itu, Sri Mulyani menuturkan tarif pajak penghasilan sebesar 22 persen yang dikenakan untuk korporasi masih tergolong moderat dibandingkan negara lainnya. Sebab menurutnya, beberapa negara mengenakan tarif lebih tinggi, bahkan mencapai 30–35 persen.
Sri Mulyani mengatakan, pajak progresif merupakan bagian dari instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan. Sebagai contoh jelasnya, tanpa intervensi pemerintah melalui belanja negara, kelompok masyarakat miskin tidak akan bisa bersaing secara adil dalam sistem pasar.
"Nggak mungkin anak-anak yang bayinya tidak diimunisasi atau yang gizinya kurang bisa bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang bayinya gizinya baik," jelasnya.
Sementara itu, Ekonom ternama asal Amerika Serikat (AS), Arthur B.Laffer dalam kesempatan terpisah menekankan pentingnya sistem perpajakan yang netral dan tidak diskriminatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Laffer mengatakan, cara untuk memperluas basis pajak atau pembayar pajak adalah dengan menerapkan tarif pajak yang lebih rendah
"Anda perlu memiliki pajak tetap dengan tarif rendah dan cakupan luas sehingga anda tidak mendiskriminasi orang-orang yang sukses," jelasnya.
Menurut mantan penasihat ekonomi Presiden AS ke-40 Ronald Reagan ini, sistem perpajakan yang ideal adalah flat tax. Dalam hal ini satu tarif untuk semua wajib pajak, yang dirancang hanya untuk mengumpul penerimaan negara secara efisien, bukan sebagai alat intervensi sosial.
Halaman Selanjutnya
Sri Mulyani mengatakan, pajak progresif merupakan bagian dari instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan. Sebagai contoh jelasnya, tanpa intervensi pemerintah melalui belanja negara, kelompok masyarakat miskin tidak akan bisa bersaing secara adil dalam sistem pasar.
