3 weeks ago
7
VIVA – Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Penunjukan itu diumumkan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani pada Senin, 24 Maret 2025.
Penunjukan ini menuai kontroversi karena rekam jejak Thaksin yang sarat dengan tuduhan korupsi dan kejahatan politik selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand.
Thaksin Shinawatra adalah sosok yang penuh kontroversi dalam sejarah politik Thailand. Di satu sisi, ia dikenal sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Thailand. Namun di sisi lain, rekam jejaknya dalam kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadikannya tokoh yang kontroversial.
1. Tidak Boleh Masuk Ranah Politik 5 Tahun
Tahun 1998, Thaksin mendirikan partai politik Thai Rak Thai (TRT). Tahun 2007, Partai TRT bubar. Thaksin dijatuhi hukuman tidak boleh masuk ranah politik selama 5 tahun.
2. Kasus Penyembunyian Kekayaan (Stock Hiding Case)
1997, saat menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Thaksin dituduh gagal melaporkan aset senilai sekitar 2,37 miliar baht (setara dengan 56 juta USD). Kasus dikenal sebagai “Stock Hiding Case”, Thaksin dituduh mentransfer kepemilikan saham kepada staf domestik dan perantara untuk menyembunyikan kepemilikannya, yang melanggar Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (B.E. 2542).
3. Skandal Penjualan Saham Shin Corporation
skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasi Shin Corporation senilai 73,3 juta Baht ke Temasek Singapura. Thaksin dan keluarga dituding tidak membayar pajak atas penjualan saham itu. 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah karena menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation dan dinyatakan memiliki benturan kepentingan.
4. Sempat Mengasingkan Diri ke Inggris
Kontroversi saham Shin Corporation mendorong kudeta militer pada tahun 2006, sehingga Thaksin mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 2008 sempat kembali ke Thailand, namun kembali ke pengasingan karena dituntut sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Kasus Korupsi Pembelian Tanah
2008 Thaksin diputus bersalah atas kasus korupsi pembelian tanah, menyalahgunakan kekuasaan membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah.
6. Kasus Pinjaman Exim Bank
2019 Mahkamah Agung Thailand menjatuhi hukuman atas konflik kepentingannya dalam kasus pinjaman Exim Bank. Melibatkan pinjaman sebesar 4 miliar baht (sekitar Rp1,9 triliun) untuk pemerintah Myanmar pada tahun 2004. Thaksin memiliki konflik kepentingan ketika memerintahkan Exim Bank Thailand untuk meminjamkan 4 miliar baht ke pemerintah Myanmar, dengan bunga di bawah standar, agar Myanmar membeli produk dari Shin Satellite Plc, perusahaan milik keluarga Shinawatra. Komite Pengawasan Aset (Asset Scrutiny Committee/ASC) Thailand menemukan bahwa pemerintah Myanmar menggunakan uang itu untuk membeli produk senilai 400 juta baht (setara Rp195 miliar) di Shin Satellite. Thaksin dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
7. Skema Lotere
Thaksin dituduh secara ilegal meluncurkan skema lotere 2 dan 3 digit mulai 1 Agustus 2003 hingga 16 September 2006. dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Divisi Pidana Pemegang Jabatan Politik karena melanggar Pasal 157 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan. Komite antikorupsi Thailand menuduh kabinet Thaksin melanggar hukum saat meluncurkan aturan baru soal lotre, dan menuding anggota parlemen dan partai berkuasa menyedot uang dari lotre. Thaksin dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
8. Kampanye Perang Melawan Narkoba (War on Drugs)
14 Januari 2003, Thaksin meluncurkan kampanye “Perang Melawan Narkoba” yang bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba dalam waktu 3 bulan. menyebabkan 2.275 orang tewas dalam eksekusi di luar hukum (extrajudicial killings) dalam tiga bulan pertama. Laporan dari Human Rights Watch menyatakan bahwa mayoritas korban tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perdagangan narkoba dan hanya menjadi korban dari sistem blacklist yang dibuat pemerintah. Thaksin membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa eksekusi tersebut dilakukan oleh jaringan narkoba untuk membungkam pelaku yang dianggap sebagai ancaman. Namun, penyelidikan oleh Human Rights Watch dan panel independen yang dibentuk setelah kudeta 2006 menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil dari kebijakan Thaksin.
9. Tuduhan Pelanggaran HAM
mendapat kritik atas caranya menangani pemberontakan di wilayah selatan Thailand yang mayoritas berpenduduk Muslim. Pada tahun 2004, sebanyak 84 demonstran Muslim tewas akibat kekerasan aparat keamanan dalam insiden Tak Bai. Insiden ini memicu kritik keras dari organisasi hak asasi manusia internasional.
10. Kasus Suvarnabhumi Airport
terlibat dalam dugaan korupsi terkait pembangunan Suvarnabhumi Airport, yang dibuka pada 28 September 2006, hanya satu minggu setelah Thaksin digulingkan dalam kudeta militer. pengelolaan bandara tersebut dinilai sarat dengan konflik kepentingan. Thaksin kembali ke Thailand pada 22 Agustus 2023, tetapi langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Pada tahun 2024, ia menerima pengampunan kerajaan dan dibebaskan dari penjara.
11. Kembali ke ranah Politik via Anaknya
Berhasil kembali ke ranah politik setelah putrinya Paetongtarn Shinawatra menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.
12. Kasus Lese Majeste
Pada Mei 2024, Thaksin didakwa atas tuduhan menghina kerajaan (lese majeste) terkait wawancaranya dengan media Korea Selatan pada 21 Mei 2015. Ia diduga memberikan komentar kritis terhadap monarki Thailand. Thaksin telah membantah tuduhan ini. Ia menyatakan bahwa anggota dewan rahasia mendukung kudeta tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahan adiknya, Yingluck Shinawatra. Pihak kepolisian menilai pernyataan Thaksin dalam wawancara tersebut melanggar Pasal 112 KUHP, yang dikenal sebagai undang-undang lese-majeste, serta Undang-Undang Kejahatan Komputer. Proses hukum kasus ini masih berlangsung hingga sekarang.
