Jakarta, VIVA – Trust Indonesia mendesak Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap maraknya media 'abal-abal' yang kerap menjadi ajang pemerasan dan premanisme.
Analis media Trust Indonesia, Abdul Jalil, mengungkapkan bahwa maraknya media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers membuat pengusaha terganggu ketika ingin berinvestasi di daerah.
"Ini hasil riset, kajian dan observasi kami di lapangan selama pilkada dan setelah pilkada. Banyak pengusaha dan calon Kepala Daerah yang mengaku jadi korban pemerasan oknum media abal-abal. Mereka resah dan khawatir dengan ulah media abal-abal karena sudah mengganggu kenyamanan ketika beraktivitas di mana pun," ujar Jalil dalam keterangannya, Minggu 27 April 2025.
Meski demikian, Jalil sangat mendukung dan menghormati prinsip kebebasan pers demi tegaknya demokrasi dan hak-hak masyarakat. Namun, jangan sampai komitmen kebebasan pers ditunggangi oleh media abal-abal yang mengambil keuntungan dari cara yang buruk dan tidak bermoral.
Ia juga mengingatkan agar momentum seperti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan Jak-TV terkait skandal importasi gula digunakan untuk mempertegas komitmen terhadap kebebasan pers yang bersih.
Dewan Pers Bakal Periksa Tian Bahtiar, Minta Kejagung Alihkan Penahanan
Direktur Pemberitaan JakTV nonktif, Tian Bahtiar akan diperiksa Dewan Pers, terkait kasus dugaan perintangan penanganan perkara oleh Kejagung
VIVA.co.id
24 April 2025