Banjarmasin Darurat Sampah, DLH: Rp 100 Miliar Gak Cukup

10 hours ago 8

Minggu, 27 April 2025 - 19:11 WIB

Kalsel, VIVA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin mengaku kewalahan menangani persoalan darurat sampah meski telah digelontorkan anggaran sebesar Rp100 miliar pada tahun 2025.

Sebagian besar, yakni 65 persen dari total anggaran tersebut, digunakan untuk membayar gaji para petugas kebersihan, sementara 35 persen sisanya dialokasikan untuk penanganan sampah.

Kepala DLH Banjarmasin, Alive Yoesfah Love, menyebutkan anggaran tersebut belum mencukupi untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang kian mendesak. Ia mengaku telah mengajukan permintaan dana tambahan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.

“Untuk menuntaskan kondisi darurat sampah, anggaran Rp100 miliar itu memang tidak cukup,” ujarnya, dikutip Minggu, 27 April 2025.

Permintaan tersebut akhirnya direspons oleh BPKPAD dengan mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar, yang akan disalurkan dalam dua tahap: Rp21 miliar pada tahap pertama dan Rp 8 miliar pada tahap kedua.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan bahwa dana tambahan tersebut difokuskan untuk pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih serta pengelolaan dan pemilahan sampah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk menutupi biaya operasional pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula.

“Pemko Banjarmasin membutuhkan sekitar Rp 500 ribu untuk setiap kali pengangkutan sampah, dengan rincian tipping fee Rp 65 ribu per ton dan Rp 375 ribu untuk biaya BBM serta petugas,” kata Edy.

DLH Banjarmasin juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di TPA Basirih. Perbaikan tersebut dinilai krusial dan berada di bawah kewenangan PUPR.

“Kami akan bekerja sama dengan PUPR, agar persoalan sampah ini segera tertangani,” imbuhnya.