7 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia berencana untuk melakukan aksi mengepung Istana Presiden pada 21 Juli 2025 mendatang dengan tema “Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI”.
Aksi tersebut rencananya bakal diikuti oleh 50 ribu ojol yang berasal dari wilayah Jabodetabek dan juga dari daerah lainnya di Indonesia.
“Kami dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah dari seluruh Indonesia akan melaksanakan aksi “Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI” yang kami targetkan akan dihadiri oleh 50.000 ojol yang akan masuk ke Jakarta secara bergelombang,” ujar Kepala Divisi Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata dalam keterangannya, Minggu, 22 Juni 2025.
Aksi Demonstrasi Pengemudi Ojol di Patung Kuda
Selain aksi tersebut, Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi Ojol seluruh Indonesia bakal mematikan aplikasi secara massal atau off bid pada saat hari aksi.
Yudha menyampaikan bahwa aksinya nanti massa ojol bakal membawa 5 tuntutan yang ditujukan untuk Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan pertama yakni Presiden Prabowo diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang transportasi online. Sedangkan yang kedua yakni keinginan untuk potongan biaya aplikasi 10 persen merupakan harga mati.
Tuntutan ketiga yakni para driver ojol meminta diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang. Untuk tuntu keempat yakni meminta agar dilakukan audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil sepihak oleh aplikator tanpa adanya transparansi.
“Tuntutan kelima pemerintah menetapkan agar perusahaan aplikator hapuskan program-program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat dan lain-lain,” kata Yudha.
Lebih lanjut Yudha menyampaikan bahwa rencana aksi tersebut didasari atas sudah berjalan waktu selama sebulan tuntutan Ojol pada aksk 20 Mei 2025 lalu yang juga mendapat tanggapan resmi dari Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Hal lain yang menjadi sorotan Yudha yakni ketika para pengemudi online gabungan berjuang menuntut hak serta keadilan, pihak dari Kementerian Perhubungan malah bertemu dengan para pengusaha aplikator di sebuah restoran mewah di Jakarta.
Mereka dinilai telah mengabaikan tuntutan ribuan pengemudi Ojol yang menyampaikan aspirasinya dan keinginannya pada Aksi 20 Mei lalu.
“Hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator, saat pelaksanaan aksi pun Menteri Perhubungan RI tidak menerima perwakilan peserta aksi saat 20 Mei 2025,” ucap dia.
Yudha menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan soal pemerintahannya yang berpihak kepada rakyat kecil. Namun kenyataannya hingga saat ini Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi masih bungkam tidak juga memberikan keputusan soal tuntutan aksi Ojol pada 20 Mei 2025 lalu.
Oleh karenanya aksi massa ojol akan kembali dilakukan dengan rencana mengepung Istana Presiden pada 21 Juli 2025 mendatang dan aksi mematikan aplikasi Secara massal untuk melumpuhkan tranportasi berbasis aplikasi online.
“Sebagai bentuk kekecewaan selama ini terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat pengemudi online,” ucap dia.
Sementara Ketua Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menambahkan, target dalam aksi mendatang yakni Presiden Prabowo bisa memberikan keputusan atas tuntutan massa Ojol pada hari itu juga.
“Karena Kementerian Perhubungan tidak juga memberikan respons terhadap asiprasi rekan-rekan yang melakukan aksi 20 Mei 2025,” kata dia.
Halaman Selanjutnya
Tuntutan ketiga yakni para driver ojol meminta diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang. Untuk tuntu keempat yakni meminta agar dilakukan audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil sepihak oleh aplikator tanpa adanya transparansi.
