3 hours ago
1
Pemekasan, VIVA – Ribuan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, harus dihentikannya layanan kesehatan gratis oleh pemerintah pusat,
Kepesertaan BPJS mereka dihentikan karena penerapan satu data tunggal oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang dijadikan dasar verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) nasional.
Penduduk Pamekasan sebelumnya tercatat kurang lebih 60 persen merupakan peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui skema PBI.
Peserta BPJS Kesehatan tunjukkan kartu KIS
Kondisi diputusnya peserta BPJS kesehatan sangat mengkhawatirkan, terlebih saat ini peserta masih melakukan berobatan di Rumah Sakit.
Anggota DPRD Pamekasan, Abd Rasyid Fansori mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial hampir 50 ribu kepesertaan diputus oleh Pemerintah Pusat, karena dianggap mampu secara ekonomi berdasarkan data tunggal.
"Ditemukan nama-nama yang dipandang mampu sehingga kepesertaannya dilepas. Kalau kemarin bisa berobat, tiba-tiba putus, maka iurannya itu dari pusat," kata Abd Rasyid, Senin (6/10/2025)
Menurutnya, kepesertaan yang bersumber dari daerah (PPID) tidak mengalami pemutusan.
"UHC (Universal Health Coverage-red) memang masih jalan, tetapi untuk kepesertaan baru belum bisa digunakan, karena kami masih berikhtiar melunasi tunggakan itu," pungkasnya. (Veros Afif/tvOne/Pamekasan)
Cak Imin Ungkap Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS Masyarakat
Pemerintah memastikan seluruh rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
VIVA.co.id
2 Oktober 2025
