Bertemu Menkeu Purbaya, Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Bayar Gaji PNS di Daerah

• 

• Bisnis

Selasa, 7 Oktober 2025 - 16:33 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta agar Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) daerah ke depannya. Hal itu disampaikannya usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

Dia menjelaskan, harapan itu merespons pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pegawai. Kemudian, pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pelayanan publik juga terpengaruh.

"Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu," kata Mahyeldi ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Menurut dia, pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi ajang penyampaian masukan dari para kepala daerah. Khususnya mengenai kondisi aktual keuangan daerah pascapengurangan alokasi dana transfer pusat.

Menurutnya, pengurangan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil menambah beban daerah di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Kemudian, untuk merealisasikan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.

"Kenapa? ini kan kaitan dengan DAU kan juga pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai kemarin sementara pembiayaannya itu adalah dibebankan pada daerah. Oleh karena itu kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya," katanya.

Mahyeldi menegaskan, keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah penting dijaga agar agenda pembangunan dan pelayanan publik dapat tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam pertemuan itu, seluruh kepala daerah menyampaikan aspirasi serupa dan berharap adanya langkah konkret untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah.

Ia optimistis komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan baru yang adil, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKDnya harus bisa meningkat lagi atau dikembalikan lagi. Atau seperti beberapa opsi yang kami sampaikan tadi itu kaitan dengan gaji pegawai kalau bisa mungkin tanggung jawab pusat," katanya.