4 weeks ago
7
Beijing, VIVA – China telah memberlakukan undang-undang baru yang mengatur influencer media sosial wajib memiliki kualifikasi profesional terverifikasi sebelum mengunggah konten, lapor IOL. Undang-undang baru ini mulai berlaku pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025.
Peraturan ini diperkenalkan oleh Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang misinformasi daring.
Berdasarkan aturan baru ini, influencer harus membuktikan keahlian mereka melalui gelar, sertifikasi, atau lisensi yang diakui sebelum membahas topik yang diatur, yakni tentang topik sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan, dan keuangan.
Platform-platform besar seperti Douyin (TikTok Tiongkok), Bilibili, dan Weibo kini bertanggung jawab untuk memverifikasi kredensial influencer dan memastikan bahwa konten tersebut memuat kutipan yang jelas, pernyataan penyangkalan, dan transparansi tentang sumber.
CAC menyatakan bahwa kreator harus menentukan kapan konten mereka didasarkan pada studi, laporan, atau didramatisasi menggunakan elemen yang dihasilkan AI. Platform juga diwajibkan untuk mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab mereka saat menerbitkan atau membagikan konten.
Ilsutrasi Content Creator
Undang-undang ini melarang iklan daring untuk layanan medis, suplemen, dan makanan kesehatan, yang menargetkan promosi terselubung yang sering kali disamarkan sebagai materi edukasi. Undang-undang ini juga mengamanatkan platform untuk memperkuat mekanisme pengawasan guna mencegah klaim palsu dan saran menyesatkan di area yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan publik.
Penerapan undang-undang baru ini menyusul serangkaian kampanye nasional melawan misinformasi dan penipuan daring. Otoritas China menyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk membangun "lingkungan daring yang bersih dan tepercaya" di mana informasi publik akurat dan dibagikan secara bertanggung jawab.
Meskipun undang-undang ini terutama menyasar sektor profesional, undang-undang ini juga menandakan meningkatnya perhatian Beijing terhadap peran influencer dalam membentuk opini publik dan perilaku konsumen. Platform yang gagal menegakkan aturan ini dapat menghadapi sanksi atau pengawasan regulasi yang lebih ketat.
Menurut pengamat kebijakan digital, undang-undang ini merupakan salah satu upaya Tiongkok yang paling komprehensif hingga saat ini untuk memformalkan aktivitas influencer dan dapat menjadi model bagi tata kelola konten daring di masa mendatang.
Halaman Selanjutnya
CAC menyatakan bahwa tujuannya bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk memastikan bahwa "pengetahuan profesional dibagikan oleh individu-individu berkualifikasi yang dapat memberikan panduan yang andal" di area-area dengan dampak sosial yang tinggi.
