Diskon Tarif Listrik Batal, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

• 

• Bisnis

Senin, 2 Juni 2025 - 17:21 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik untuk masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani menjelaskan hal itu dikarenakan proses anggaran untuk diskon listrik sangat lama. Sehingga, menurutnya, tak bisa dijalankan pada periode Juni-Juli 2025.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon ini) tak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Namun, pemerintah akan mengganti dengan memberikan subsidi upah bagi para pekerja. Hal ini pun pernah diberlakukan saat masa Covid-19 lalu.

"Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah, jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi upah bagi para pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta. Pemerintah, kata dia, memutuskan untuk mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan subsidi tersebut secepatnya.

"Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah, pernah dilakukan pada masa Covid-19. Waktu itu data BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sekarang karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap. Maka, kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan untuk (mengalokasikan ke) bantuan subsidi upah," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan kembali mengeluarkan kebijakan pemberian diskon tarif listrik 50 persen untuk periode Juni-Juli 2025, bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, diskon tarif listrik itu merupakan salah satu dari 6 paket insentif atau stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, gunq menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen.

Menurutnya, masa libur sekolah yang diikuti dengan pemberian gaji ke-13, merupakan momentum penting untuk mendorong daya beli masyarakat sebagaimana tujuan pemerintah memberikan insentif tersebut.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program," ujarnya.