5 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara yang terisolasi. Dasco bilang sudah diminta berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan dengan komunikasi-komunikasi. Komunikasi sementara masih dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juni 2025.
Dasco bilang dirinya telah ditunjuk oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah terkait persoalan Pulau Enggano.
“Hari ini DPR, dalam hal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano,” jelas Dasco.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Di sisi lain, Puan juga berharap pihaknya dan pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan Pulau Enggano dengan sebaik-baiknya dan cepat.
“Terkait dengan Enggano pemerintah bersama DPR sudah berbicara secara informal dan kita akan menyelesaikan hal itu secepat-cepatnya dengan baik dan tentu saja masalah-masalah pulau itu jangan sampai terjadi lagi,” lanjut Puan.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyinggung kondisi darurat yang tengah dialami warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Menurut dia, sejak akhir Maret 2025, tak ada lagi pelayanan transportasi laut yang menghubungkan pulau terluar itu dengan wilayah lain.
“Kami bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu saat ini sedang mengadvokasi langsung masyarakat Enggano,” kata Rieke dalam keterangannya, Senin, 23 Juni 2025.
Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan luas wilayah mencapai 400,6 km² dan jarak sekitar 130 mil laut dari Kota Bengkulu, warga di sana sangat bergantung pada jalur transportasi laut untuk kebutuhan dasar dan ekonomi.
Rieke menyebut terputusnya transportasi laut menyebabkan gangguan serius dalam kehidupan masyarakat.
“Hasil bumi mereka tidak bisa didistribusikan, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu. Ketersediaan bahan pokok dan BBM juga ikut terdampak,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyinggung kondisi darurat yang tengah dialami warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Menurut dia, sejak akhir Maret 2025, tak ada lagi pelayanan transportasi laut yang menghubungkan pulau terluar itu dengan wilayah lain.
