DPR Usul Pengangkatan CASN dan PPPK 2024 Digelar Bertahap

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 10 Maret 2025 - 12:35 WIB

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan pengangkatan terhadap calon ASN dan PPPK 2024 secara bertahap.

Diketahui, pengangkatan CASN mundur yakni pada Oktober 2025. Sedangkan, untuk PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dijadwalkan Maret 2026.

“Kalau memang yang sekarang diprosesnya telah berjalan sudah hampir selesai dan banyak yang sudah hampir selesai, baik di pusat maupun daerah, lakukan saja pengangkatan," kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Maret 2025.

Zulfikar menilai, pengangkatan secara bertahap itu akan membuat calon ASN dan PPPK lebih tenang dan meminimalisir timbulnya polemik.

"Kan lebih membuat teman-teman CASN tenang dan pasti gitu, tidak akan membuat polemik atau sampai gaduh. Kalau mereka mendapat ketenangan dan kepastian, tentu nanti mereka sudah bekerja akan semangat karena mereka akan masuk menjadi birokrat, itu pelaksana kebijakan pelayanan masyarakat. Kalau kita bisa memastikan nasib mereka, tentu mereka juga akan memastikan nasib yang akan mereka layani," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI menegaskan, bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS untuk formasi 2024, akan dilakukan pada Oktober 2025. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dijadwalkan pada Maret 2026.

Demikian keputusan itu diambil saat rapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN pada Rabu kemarin, 5 Maret 2025.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menerangkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.

“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahtra pada Kamis, 6 Maret 2025.

Selain itu, DPR juga meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.

Senada itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN.

“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini.

Pemerintah telah menetapkan formasi CASN 2024 dengan 248.970 posisi CPNS dan 1.017.111 posisi PPPK, dengan tahapan seleksi berlangsung sejak Agustus 2024.

Dengan langkah tersebut, DPR dan pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN yang telah berlangsung sejak 2005 dapat diselesaikan secara tuntas. Sehingga, memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.