1 day ago
2
Jakarta, VIVA – Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) Zainul Arifin meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) fokus pada perbaikan tata kelola penempatan pekerja Migran Indonesia dan nasib buruh migran.
Zainul mengatakan menteri KP2MI Abdul Kadir Karding belum terlihat hasil kerjanya. Padahal, saat ini kementerian yang sebelumnya lembaga tersebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu penyelesaian.
"Kami belum melihat hasil kerja menteri Karding dan jajarannya. Harapan kami setelah presiden meningkatkan BP2MI menjadi kementerian KP2MI lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan penempatan yang selama ini jalan ditempat seperti tata kelola penempatan PMI ke Timur Tengah," kata Zainul dalam keterangan yang diterima, Kamis, 20 Februari 2025
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor BP2MI, Tangerang
Photo :
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Ilustrasi pekerja migran Indonesia saat baru pulang dari luar negeri.
Photo :
- ANTARA/Ismar Patrizki
Ia mengkritisi Karding yang terlihat sibuk pada kegiatan-kegiatan seremonial dan mengabaikan pekerjaan yang lebih strategis seperti mendorong percepatan revisi undang-undang nomor 18 tahun 2017.
"Moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah untuk beberapa jabatan pekerjaan masih belum ada solusi hari ini, mestinya menteri fokus pada hal-hal strategis seperti itu yang sudah dinantikan banyak orang bukan malah kesana kemari acara seremonial," ujarnya.
Akibat moratorium penempatan ke Timur Tengah yang tak kunjung jelas solusinya dari pemerintah, setiap harinya diduga ratusan orang berangkat secara ilegal yang itu membahayakan keselamatan bagi PMI di negara penempatan.
"Kami mendapatkan fakta mencengangkan bahwa meski dalam rentang moratorium hingga saat ini namun aktivitas penempatan PMI ke Saudi tetap tinggi ribuan orang dalam sebulannya dan dugaan kami mereka bermain mata dengan petugas di bandara yang diantaranya ya petugas dari KP2MI," tambah Zainul.
Ilustrasi pekerja migran Indonesia saat baru pulang dari luar negeri.
Photo :
- ANTARA/Ismar Patrizki
Menurut Zainul saat ini dibutuhkan sosok yang lebih tegas untuk memimpin lembaga yang baru saja dinaikan levelnya menjadi kementerian tersebut agar bisa melakukan perbaikan tata kelola penempatan PMI kedepan.
"Jika dibiarkan terus dengan kondisi saat ini, penempatan PMI ke Timur Tengah hanya menjadi bancakan oknum, dan kami melihat menteri saat ini selama 3 bulan bekerja tidak memiliki political will untuk menuntaskan persoalan yang ada," pungkasnya
Halaman Selanjutnya
"Kami mendapatkan fakta mencengangkan bahwa meski dalam rentang moratorium hingga saat ini namun aktivitas penempatan PMI ke Saudi tetap tinggi ribuan orang dalam sebulannya dan dugaan kami mereka bermain mata dengan petugas di bandara yang diantaranya ya petugas dari KP2MI," tambah Zainul.
