Gerakan Mahasiswa 98 Soroti Kebijakan Prabowo: Waspadai Kepentingan Geopolitik

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 20 Februari 2025 - 23:35 WIB

Jakarta, VIVA - Haris Rusly Moti, eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta mengingatkan masyarakat terkait adanya kepentingan geopolitik di tengah kondisi sosial bernegara. Sebab, pengaruh geopolitik nantinya berpotensi melahirkan eskalasi politik.

“Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah Pemerintahan Prabowo, berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi eskalatif,” kata Haris dalam keterangannya pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dia kemudian menyoroti sejumlah kebijakan yang lahir di bawah kepemimpinan Prabowo, mulai dari bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas. 

Kemudian, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, serta program hilirisasi komoditi.

Haris mengatakan pada masa lampau, tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional seperti LSM dan ormas. Tujuannya, dalam rangka mendikte arah kebijakan pemerintah. Namun, kini pola tersebut tampak berbeda.

“Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat, dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source,” ungkap dia.

Tetapi, Haris meyakini jiwa patriot Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan.

“Akan tetapi, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin-kemarin, masyarakat diaduk-aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono," jelas dia.

Tak hanya itu, Haris juga menyoroti berbagai protes dan kritik yang muncul. Dia menilai hal itu terjadi karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. 

Menurutnya, dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, tetapi membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya.

“Jangankan mahasiswa dan masyarakat luas, bahkan para pemangku kebijakan di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program strategis tersebut,” katanya.

Maka dari itu, dia menyebut wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, lanjutnya, isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi. Padahal, efisiensi itu ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri yang sudah menggunung.

“Menurut saya ini anomali, karena persoalan utang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun, justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik, dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” tegas Haris.

Meski begitu, Haris setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Sebab, nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian.

“Jika pun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan para pendidik, akibat berkurangnya biaya pendidikan,” katanya.