2 days ago
10
Jakarta, VIVA - Pengurus dan Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Forum Halaqah Ulama di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.
Agenda itu membahas ikhtiar PPP agar bisa kembali ke DPR.
Peserta halaqah menyepakati untuk memilih ketua umum baru pada muktamar yang akan datang. Hadir dalam Forum Halaqah Ulama itu Ketua Majelis Syariah KH M Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy, Mejelis Kehormàtan KH Abdullah Ubab Maimoen, Ketua Mahkamah Partai Ade Irfan Pulungan.
Selain itu, ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin, Sekretaris Jenderal DPP M Arwani Thomafi. Selain itu, hadir juga Ketua DPW Jawa Tengah, Ketua DPW Banten, Sekretaris DPW Jabar, Pengurus Jawa Timur dan lainnya.
Dalam Forum Halaqoh Ulama dan Kader Peduli PPP merumuskan dan menyepakati untuk memilih ketua umum baru. Lalu, ada sejumlah langkah strategis yang mesti dijalankan untuk mengembalikan PPP ke Senayan.
Forum Halaqah Ulama merekomendasikan ima hal di antaranya meneguhkan dan menguatkan semangat perubahan internal, menjaga stabilitas organisasi, mengoptimalkan peran pejabat publik kader partai, serta membuka ruang bagi figur-figur potensial internal dan eksternal untuk bergabung dan perkuat PPP.
"Rekomendasi Forum Halaqah Ulama dan Kader PPP akan jadi panduan bagi pengurus dan kader dalam menyambut muktamar yang akan digelar bulan Agustus atau September mendatang," kata Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi di Semarang, Sabtu, 3 Mei 2025.
Halaqoh ulama dan kader PPP.
Arwani menuturkan peneguhan semangat perubahan internal akan jadi spirit transformasi PPP. Maka itu, PPP perlu menghidupkan semangat perubahan dan transformasi internal sebagai bagian dari revitalisasi partai menuju cita-cita besar membangun Indonesia.
Selain itu, dia menambahkan perlu menjaga stabilitas dan soliditas internal partai. Maka itu, ia menyampaikan sikap menolak adanya pergantian pengurus di tingkat mana pun jelang agenda-agenda strategis.
"Pergantian pengurus di saat krusial justru berpotensi mengganggu konsolidasi dan menghambat kerja-kerja politik partai. Fokus utama adalah memperkuat kinerja pengurus yang ada, bukan menggantikannya," jelas Arwani.
Adapun saat ini semua pengurus dan kader partai yang menjadi pejabat publik dari PPP, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif harus dioptimalkan kontribusinya untuk perkuat partai.
Salah satu langkah strategis itu dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara pejabat publik dan pimpinan partai di semua tingkatan. Kata dia, MoU itu berisi komitmen kerja nyata, sinergi program, serta tanggung jawab moral untuk membesarkan PPP.
Forum Halaqah Ulama dan kader partai juga merespons baik munculnya figur internal dan eksternal yang mampu menyelamatkan PPP menuju Senayan di 2029.
Arwani bilang PPP harus bersikap terbuka dan menyambut kemunculan sejumlah nama potensial. Hal itu baik dari internal maupun eksternal yang diyakini bisa perkuat elektabilitas partai jelang Pemilu 2029.
"Mereka adalah sosok-sosok dengan rekam jejak baik dan kapabilitas mumpuni, yang dapat menjadi motor penggerak kebangkitan PPP. Kehadiran mereka perlu direspons melalui mekanisme penjaringan yang objektif, transparan, dan berbasis pada kebutuhan strategis partai," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie mengatakan semangat perubahan jadi spirit para kader dan pengurus partai. Masruhan menuturkan pihaknya siap menjadikan Kota Semarang menjadi tuan rumah muktamar.
"Alhamdulillah Forum Halaqah Ulama dan Kader Partai menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis termasuk menyatakan kesiapan Kota Semarang sebagai tuan rumah muktamar," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Arwani menuturkan peneguhan semangat perubahan internal akan jadi spirit transformasi PPP. Maka itu, PPP perlu menghidupkan semangat perubahan dan transformasi internal sebagai bagian dari revitalisasi partai menuju cita-cita besar membangun Indonesia.
