Jakarta, VIVA – Pemerintah kembali menyesuaikan skema kerja aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurai potensi kemacetan saat arus balik Hari Raya Idulfitri 1446 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menetapkan penambahan satu hari Flexible Working Arrangements (FWA) atau dikenal dengan Work From Anywhere (WFA) pada Selasa, 8 April 2025.
Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada Jumat, 4 April 2025, berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait.
Ilustrasi ASN Imigrasi peringati HUT Hari Ibu
“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini di Jakarta.
Penambahan WFA ini melengkapi kebijakan sebelumnya dalam SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2025, yang telah mengatur skema fleksibel selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama, yakni 24–27 Maret 2025.
Melalui SE terbaru, pemerintah pusat dan daerah diminta mengatur tugas kedinasan ASN secara adaptif berdasarkan karakteristik tugas masing-masing, tanpa mengganggu kualitas layanan publik.
Akuntabilitas, keterukuran kinerja, dan kesinambungan pelayanan menjadi prinsip utama dalam penerapan WFA.
Layanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau tetap berjalan optimal.
Instansi diminta mengatur jadwal kerja secara efisien dan proporsional, termasuk menyiapkan petugas dan dukungan sistem berbasis teknologi informasi seperti yang telah diterapkan selama arus mudik.
Menteri Rini juga menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk memastikan kelancaran pelayanan di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi dan keterlibatan publik, masyarakat juga diajak aktif memantau dan menilai kualitas layanan melalui kanal pengaduan LAPOR! serta berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran arus balik dan optimalisasi pelayanan publik di masa libur panjang.
Halaman Selanjutnya
Layanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau tetap berjalan optimal.