4 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Inklusi sosial dinilai jadi 'mantra' pembangunan yang bisa mendorong keadilan bagi semua. Dengan inklusi sosial jadi upaya beri kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mendapat peluang serta berpartisipasi dalam kehidupan termasuk ekonomi, sosial, hingga politik.
Demikian dibahas dalam studi dan pengukuran pengetahuan status pembangunan inklusi sosial di Indonesia yang dinisiasi Setara Institute. Peneliti Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menjelaskan dengan studi dan pengkuran itu bisa sebagai instrumen monitoring, baseline, dan alat ukur kinerja bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dia bilang studi dan pengukuran itu tertuang dalam Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI). Ia menekankan IISI diperlukan untuk mendorong dan mengawal adopsi inklusi sosial. Hal itu terkait untuk perumusan perencanaan pembangunan, kebijakan daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
"IISI adalah studi yang mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda pembangunan nasional," kata Sayyidatul, dalam keterangannya, Kamis, 6 Maret 2025.
Dijelaskan dia, studi itu merujuk paradigma HAM dan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD Negara RI 1945. Ia menyebut IISI adalah penelitian semi komposit dengan pendekatan campuran (mix method), yakni gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
"Sebagai studi pengukuran, semua data kuantitatif dan kualitatif pada akhirnya akan disajikan dalam bentuk skor yang disertai pembobotan," jelas Sayyidatul.
Pun, ia menambahkan sebagai studi pengukuran pertama, Setara Institute mempelajari kondisi inklusi sosial di tingkat nasional. Lalu, mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten. Studi penelitian dilakukan dalam periode Agustus 2024-Januari 2025.
"Kelompok subjek pembangunan yang diteliti dalam studi inklusi sosial ini adalah perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama/ kepercayaan, dan kelompok masyarakat adat, dengan menggunakan dua variabel utama," tuturnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan dari temuan pengukuran nasional, studi IISI 2024 mencatat skor 3,2 untuk kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional. Kata dia, skor itu berdasarkan rata-rata seluruh variabel-indikator.
"Menandakan kondisi inklusi sosial pada tingkat nasional berada pada status basic to improving," ujarnya.
Dia menekankan dengan status itu menggambarkan di tingkat nasional terdapat beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat. Namun, masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah.
"Skor IISI pada tingkat nasional bukanlah rata-rata skor dari pencapaian pembangunan inklusi sosial di daerah. Tetapi dinilai secara terpisah dengan menggunakan sumber data dan kebijakan di tingkat nasional," katanya.
Halaman Selanjutnya
Pun, ia menambahkan sebagai studi pengukuran pertama, Setara Institute mempelajari kondisi inklusi sosial di tingkat nasional. Lalu, mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 kabupaten. Studi penelitian dilakukan dalam periode Agustus 2024-Januari 2025.
