Klarifikasi Pernyataan Luhut, Dewan Energi Nasional Tegaskan Subsidi BBM Tidak Dihapus

• 

• Bisnis

Minggu, 23 Februari 2025 - 10:38 WIB

Jakarta, VIVA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengenai subsidi BBM agar jangan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan subsidi BBM.

"Penegasan ini menurutnya penting, karena saat ini muncul pemberitaan di media bahwa subsidi BBM akan dihapus di tahun 2027 mendatang," kata Jodi dalam keterangannya pada Minggu, 23 Februari 2025.

Statement Luhut sebelumnya dijelaskan Jodi adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran, melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak dan bukan soal penghapusan subsidi.

"Penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting, karena mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu," ujar Jodi.

Statement yang disampaikan oleh Luhut itu dimaksudkan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran, yang masih merupakan usulan wacana dan akan dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

Saat ini, pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi, untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

Di mana, salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut, sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat.

Melalui mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran, manfaat subsidi itu diyakini akan lebih adil dan merata. Jodi memastikan, kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

"Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara," ujarnya.