7 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Anggaran dana desa nantinya bakal difungsikan sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan yang diterima oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Artinya jika kredit tersebut bermasalah akan ditanggung dana desa.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengonfirmasi hal tersebut. Bahwa langkah ini merupakan suatu upaya untuk memperlancar akses pembiayaan bagi koperasi-koperasi desa.
“Ya artinya, begini, kredit atau plafon kredit yang ingin diterima oleh koperasi desa ini dijamin mana kala mengalami masalah, dijamin oleh dana desa. Kami berharap enggak ada masalah,” kata Budi Arie di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menjelaskan jika kopdes menerima kredit, misalnya Rp3 miliar, dan terjadi kendala di kemudian hari, maka dana desa akan berfungsi sebagai penjamin. Namun, ia mengatakan penjaminan ini bersifat antisipatif.
“Jaminan loh. Jaminan kan bisa terpakai, bisa tidak kan. Kalau lancar, kami berharap lancar semua, sehingga dana desanya tidak terganggu,” tambahnya.
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin ratas terkait koperasi desa merah putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (sumber foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Budi Arie mengatakan bahwa aturan terkait pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut ditargetkan rampung pekan ini sebelum peluncuran secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pekan depan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo telah mendiskusikan strategi pembiayaan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (9/7).
Sri Mulyani mengatakan diskusi tersebut membahas lebih lanjut mengenai desain tata kelola Kopdes Merah Putih yang bijak, kredibel, dan terjaga akuntabilitasnya. Dana desa akan menjamin Koperasi Desa Merah Putih karena koperasi ini kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan pinjaman dari perbankan.
Menkop Budi Arie Setiadi
Photo :
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Namun, Sri Mulyani juga mengakui bahwa kondisi setiap desa berbeda-beda; ada yang sudah mandiri, dan ada juga yang bahkan belum memiliki pendapatan usaha sama sekali.
“Makanya kami mengkategorikan desa yang maju, mandiri, sampai dengan desa yang masih tertinggal atau termiskin. Pemetaan itu juga kami lakukan dan kami bahas,” katanya dalam rapat dengan Komisi IV DPD RI, Rabu lalu.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo telah mendiskusikan strategi pembiayaan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (9/7).
