7 hours ago
4
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 7 Juli 2025, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di sejumlah wilayah.
Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah realisasi pendapatan-belanja daerah provinsi Jawa Barat 38,79 persen, anjlok ke posisi 3 dibawah Provinsi DI Yogyakarta (41,92 persen) dan Nusa Tenggara Barat (38,99 persen).
Mendagri Tito prihatin terhadap penurunan kinerja fiskal Jawa Barat, yang kini berada di bawah DIY dan NTB. Padahal, belanja pemerintah, termasuk APBD, menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi rumah tangga
"Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat," kata Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian
Bayar Utang hingga Efisiensi
Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal tunggakan utang dan kewajiban yang harus dipenuhi Pemprov Jabar terkait serapan APBD tahun 2025, sehingga harus turun ke posisi tiga secara nasional di bawah Provinsi DIY dan NTB.
Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagramnya, Kamis, 10 Juli 2025,
mantan Bupati Purwakawra itu mengungkapkan soal kondisi anggaran Jabar tahun 2025 yang disebutnya dapat dikelola Rp31 triliun, dari Rp37 triliun yang ditetapkan.
Sementara anggaran sebesar Rp6 triliun lainnya harus dibagi ke kabupaten/kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kemudian, anggaran Rp31 triliun tidak bisa seluruhnya digunakan untuk belanja program.
"Anggaran Provinsi Jabar tahun 2024 itu Rp37 triliun. Dan tahun 2025 yang saya kerjakan itu Rp31 triliun karena Rp6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota sebagai dana bagi hasil pajak kendaraan," kata pria yang akrab disapa KDM itu.
"Dari Rp31 triliun ini, untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak Rp31 triliun, karena kami harus bayar utang," kata Dedi.
Dedi memaparkan utang atau kewajiban yang harus dibayar Pemprov Jawa Barat, di antaranya utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Rp600 miliar, tunggakan iuran BPJS Rp334 miliar, biaya operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar, dan operasional Masjid Al-Jabbar sekitar Rp40 miliar.
Selain itu, tunggakan ijazah siswa Rp1,2 triliun yang dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
"Total hampir Rp600 miliar sudah kita gunakan untuk kompensasi pengembalian ijazah siswa. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada generasi muda yang sempat tertahan haknya," ujar Dedi.
Dengan beban keuangan tersebut, Dedi menyatakan pemerintah provinsi menerapkan efisiensi ketat tanpa mengurangi komitmen untuk melayani masyarakat.
"Kita tetap ingin jalan-jalan di Jawa Barat bagus, penanganan bencana tepat sasaran, ada normalisasi sungai, reboisasi gunung, pendidikan anak-anak terus berjalan, termasuk beasiswa untuk para santri, dan stimulus bagi pelayan keagamaan," ungkapnya
Dedi juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal meski dalam keterbatasan anggaran.
"Mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini, kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Mohon doanya ya. Terima kasih atas dukungan semuanya," kata Dedi mengakhiri videonya.
Halaman Selanjutnya
Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi di akun Instagramnya, Kamis, 10 Juli 2025,mantan Bupati Purwakawra itu mengungkapkan soal kondisi anggaran Jabar tahun 2025 yang disebutnya dapat dikelola Rp31 triliun, dari Rp37 triliun yang ditetapkan.
