3 weeks ago
15
Kinshasa, VIVA – Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK) Joseph Kabila Kabange dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan militer tinggi di Ibu Kota Kinshasa pada Selasa malam, dilansir Al Jazeera Kamis, 2 Oktober 2025.
Kabila dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan. Ia mengaku bersalah atas 120 dakwaan, termasuk kejahatan perang, pemerkosaan, pembunuhan, pengkhianatan, konspirasi, dan pembenaran atas tindakan kejahatan perang.
Pengadilan juga memerintahkannya untuk membayar ganti rugi sebesar 33 miliar dolar AS kepada negara Kongo. Hakim memutuskan bahwa meskipun Kabila adalah mantan presiden, ia selalu menjadi pemimpin gerakan pemberontak yang tak terbantahkan sejak pemberontakan Mutebusi.
Mereka mengklaim bahwa ia melakukan inspeksi terhadap pusat pelatihan M23 – Pemberontak Gerakan 23 Maret, termasuk mengawasi pertemuan markas besar pemberontak, dan mengarahkan permusuhan terhadap RDK.
Pengadilan menggambarkan kasus-kasus yang menjeratnya sebagai kejahatan sangat serius, dengan mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut mencemarkan nama baik jutaan rakyat Kongo dan melanggar kewajiban kesetiaannya kepada negara.
Menanggapi hal tersebut, Presiden M23, Bertrand Bisimwa, merilis pernyataan pada Rabu pagi yang mengecam putusan tersebut. Ia mengatakan hukuman mati terhadap Kabila dengan dalih hubungan dengan AFC/M23 melanggar Deklarasi Prinsip kelompok tersebut dan mencerminkan kegigihan serangan bersenjata oleh rezim Kinshasa.
"AFC/M23 tidak pernah keliru tentang lawan politiknya dan permainannya," kata Bisimwa. Kabila belum bereaksi secara pribadi terhadap putusan tersebut. Namun, pada bulan April tahun ini, pemerintah DRC meluncurkan proses hukum terhadapnya setelah kunjungannya ke Goma—yang saat ini berada di bawah kendali M23.
Pemerintah juga memerintahkan penyitaan propertinya dan menangguhkan semua kegiatan Partai Rakyat untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (PPRD), di mana Kabila merupakan otoritas moralnya. Beberapa pejabat senior PPRD ditangkap atas dugaan hubungan dengan M23.
Tahun lalu, pemberontak M23 mengumumkan kedatangan resmi Kabila di Goma, dan sejak itu ia terlihat berinteraksi dengan para pemimpin agama dan komandan M23. Kabila, yang memimpin Republik Demokratik Kongo selama 18 tahun, telah mengasingkan diri sejak 2023 di Afrika Selatan.
Akan tetapi, awal tahun ini Kabila tampil di hadapan publik di Kongo timur dan menyatakan keinginannya untuk pulang agar dapat "berkontribusi menemukan solusi atas krisis yang sedang berlangsung".
Negosiasi Buntu
Kongo Timur menghadapi salah satu konflik paling berkepanjangan di Afrika. Sejak Januari, situasi keamanan di negara tersebut kian memburuk, dengan adanya laporan pertempuran baru antara pasukan pemerintah dan pemberontak M23, yang telah merebut sejumlah wilayah strategis termasuk Goma dan Bukavu.
Sejak disepakati gencatan senjata antara Kongo dan koalisi kelompok pemberontak yang dinamai Deklarasi Prinsip di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Juli, kedua pihak dalam posisi yang sulit antara progres dalam proses perdamaian dan pertempuran baru di Kongo timur.
Kebuntuan yang sedang berlangsung antara pemerintah Kinshasa dan M23 menimbulkan keraguan tentang keberhasilan perundingan damai Qatar. M23 saat ini menguasai sebagian besar provinsi Kivu Utara dan Selatan, tempat konflik kembali berkobar pada tahun 2022.
Pemerintah DRC terus menuduh Rwanda mendukung M23, sebuah klaim yang dibantah oleh Rwanda dan pemberontak. M23 bersikeras bahwa mereka memerangi korupsi, xenofobia, dan diskriminasi di dalam
Halaman Selanjutnya
Tahun lalu, pemberontak M23 mengumumkan kedatangan resmi Kabila di Goma, dan sejak itu ia terlihat berinteraksi dengan para pemimpin agama dan komandan M23. Kabila, yang memimpin Republik Demokratik Kongo selama 18 tahun, telah mengasingkan diri sejak 2023 di Afrika Selatan.
