3 hours ago
1
Phnom Penh, VIVA – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri, khususnya ke negara-negara yang bukan termasuk tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia.
Belakangan, Kamboja menjadi salah satu negara yang banyak menarik minat calon pekerja migran karena akses masuknya yang mudah dan tawaran gaji tinggi di media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut tersimpan risiko besar. Scroll lebih lanjut yuk!
“Akses mudah bukan berarti aman,” demikian peringatan yang disampaikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), di Instagram, dikutip Senin 27 Oktober 2025.
Pergi ke Kamboja memang tidak membutuhkan proses visa yang rumit karena terbuka untuk turis, namun kemudahan akses tersebut bukan berarti penempatan kerja di sana legal dan aman.
Kamboja hingga kini bukan termasuk negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sana tidak melalui mekanisme penempatan pemerintah sehingga sangat rentan mengalami permasalahan hukum maupun eksploitasi.
Banyak yang tergiur dengan tawaran kerja bergaji besar, tetapi pada akhirnya justru dipaksa bekerja di sektor online scamming atau penipuan daring.
Data dari KBRI Phnom Penh menunjukkan bahwa sepanjang triwulan III tahun 2025, terdapat 1.445 WNI bermasalah, terdiri atas 260 kasus umum dan 1.185 kasus online scam. Angka ini naik 21,94 persen dibandingkan triwulan I tahun 2024 yang mencatat 1.059 kasus. Situasi ini menunjukkan meningkatnya risiko bagi pekerja migran unprosedural yang berangkat tanpa jalur resmi.
Sebelumnya, banyak calon pekerja yang masuk ke Kamboja melalui negara lain seperti Singapura atau Filipina. Namun kini, sebagian besar langsung terbang ke Kamboja dengan alasan kemudahan akses. Pemerintah menilai alasan “tidak tahu” sudah tidak relevan lagi di tengah gencarnya sosialisasi bahaya penempatan ilegal.
KP2MI menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan pekerja migran unprosedural dilakukan secara kolaboratif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kepolisian, Imigrasi, KBRI setempat, serta pemerintah daerah. Kerja sama lintas lembaga ini terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.
Menteri Mukhtarudin mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi lowongan kerja melalui kanal resmi.
Halaman Selanjutnya
“Pastikan semuanya melalui jalur resmi, dan jika ragu, silakan cek langsung melalui SiskoP2MI atau bertanya ke pemerintah daerah setempat,” ujarnya.
