Mobil Listrik M6 di Indonesia Bakal Ganti Nama Usai Digugat BMW? Ini Kata BYD

• 

• Otomotif

• Mobil

Rabu, 12 Maret 2025 - 17:24 WIB

Jakarta, VIVA –  BMW melakukan gugatan kepada BYD perihal penggunaan nama M6 pada mobil listrik dari China tersebut. Lalu, apakah BYD Motor Indonesia akan mengubah nama M6 di Tanah Air karena adanya gugatan dari pabrikan Jerman itu?

MPV listrik itu dipasarkan sejak semester kedua 2024 namun baru di tahun ini mereka menggugat hak cipta nama M6 yang digunakan jenama China tersebut. Padahal identitas M6 sudah tidak lagi digunakan oleh BMW, karena model tersebut digantikan dengan M8. 

Meski begitu, BMW sebagai pemilik hak cipta tidak menginginkan nama tersebut digunakan brand lain. Dilansir dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan ini sudah tercatat dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst dan memulai sidang perdananya, Kamis 6 Maret 2025. 

"BMW Group Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga standar kualitas dan eksklusivitas produk BMW. Terkait penggunaan merek M6 oleh pihak lain di Indonesia berpotensi menimbulkan kebingungan di publik," ujar Jodie O'Tania, Director of Communications BMW Group Indonesia, saat dihubungi VIVA.

Sementara itu, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pengadilan, termasuk soal penggunaan nama M6 di Indonesia. BYD berharap ada keputusan yang adil perihal kasus ini.

"Ya itu prosesnya masih berjalan kita biarkan saja, ada tim legal hukum kita sudah menangani langsung. Mudah-mudahan ada solusi yang fair kepada kedua belah pihak karena pada dasarnya ini mengenai kontribusi terhadap industri, jadi kita lihat itu dari persepektif industri juga," kata Luther di Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Kita belum lihat dan masih kaji apa kemungkinan yang terjadi, kita biarkan dulu prosesnya berlangsung. Supaya nanti dapat gambaran seperti apa decision-nya. Tentunya kita sudah pertimbangkan beberapa hal, kita melihat juga resiko hukum ke depan bagaimana, masih dalam proses kajian," lanjutnya.