3 weeks ago
11
Jakarta, VIVA – Pemerintah menyiapkan langkah tegas untuk memperkuat pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah maraknya kasus keracunan pangan.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan keputusan itu diambil dari hasil rapat, langsung untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan program tersebut.
Budi menyebut, sistem pencatatan kasus keracunan ke depan akan menyerupai model laporan COVID-19 yang pernah diterapkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau siswa keracunan MBG di Bandung Barat
“Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menambahkan, skema pelaporan bisa dilakukan secara harian, mingguan, maupun bulanan agar data lebih terukur.
“Kalau perlu misalnya ada update harian, mingguan, bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah bergerak cepat setiap kali ada laporan keracunan terkait MBG. Hal itu, katanya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” kata Zulkifli.
Ia menekankan program makan bergizi gratis adalah kebijakan besar yang dampaknya sangat luas, namun tantangannya juga tidak ringan.
“Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan data orang yang mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkap sebanyak 6.517 orang alami keracunan sejak Januari 2025. Dadan menyebut keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa sebanyak 45 kasus.
Hal tersebut diungkap Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025
Dalam paparannya, ia membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian," ujar Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa data 6 ribu lebih orang itu didapat sejak Januari hingga September 2025.
"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," katanya.
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah bergerak cepat setiap kali ada laporan keracunan terkait MBG. Hal itu, katanya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
