Penutupan Selat Hormuz Ancam Ketahanan Energi RI, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

• 

• Bisnis

Senin, 23 Juni 2025 - 17:26 WIB

Jakarta, VIVA – Pihak parlemen menyoroti risiko penutupan Selat Hormuz dalam ekskalasi perang Iran-Israel, terhadap aspek ketahanan energi nasional.

Selat Hormuz merupakan jalur transit sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dengan kapasitas 17 juta barel per hari, sehingga gangguan apapun terhadapnya akan menyebabkan harga minyak dunia naik signifikan sehingga juga akan berdampak ke Indonesia.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Christiany Eugenia Paruntu menegaskan, kenaikan harga minyak global itu tentunya juga bisa langsung mengerek biaya impor BBM, dan mengguncang APBN serta daya beli masyarakat.

“Kalau harga minyak dunia naik drastis, efeknya langsung terasa ke biaya impor BBM kita. Ini bisa ganggu fiskal dan tekan daya beli masyarakat," kata Chritiany dalam keterangannya, Senin, 23 Juni 2025.

Dia menegaskan bahwa krisis global ini seharusnya dijadikan momentum percepatan transformasi energi nasional. Pemerintah didorong untuk mengakselerasi proyek hilirisasi migas yang selama ini berjalan lambat, terutama dalam pembangunan kilang dan pemanfaatan produk turunan migas seperti petrokimia dan BBM berkualitas tinggi.

Selain itu, Dia juga menekankan pentingnya memperluas bauran energi nasional, dengan meningkatkan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT) seperti panas bumi, surya, dan bioenergi, yang masih menyumbang kurang dari 13 persen dari total konsumsi energi nasional.

Upaya peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi juga dinilai krusial, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas dan menekan lonjakan permintaan dalam jangka panjang.

Dia juga mendorong percepatan realisasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan kilang di Tuban dan Balikpapan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan teknis dan investasi. Menurutnya, keberhasilan proyek-proyek ini sangat penting untuk menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus menciptakan nilai tambah dari sektor migas dalam negeri.

"Pemerintah juga harus memperluas diplomasi energi dengan negara non-Timur Tengah seperti Rusia, Australia, dan Afrika, untuk diversifikasi pasokan dan mengurangi ketergantungan impor," kata Chritiany.

“Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia serius bangun kemandirian energi. Jangan nunggu krisis baru bertindak,” ujarnya.