1 day ago
3
Jakarta, VIVA - Setelah massa aksi “Indonesia Gelap” membubarkan diri, pihak kepolisian mulai membuka akses Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang sebelumnya diblokade menggunakan beton pembatas. Pemindahan beton dilakukan secara bertahap menggunakan forklift, memindahkannya ke tepi jalan agar arus lalu lintas dapat kembali normal.
Pantauan di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya menunjukkan, bahwa lalu lintas tetap lancar setelah pembukaan akses tersebut. Kendaraan dari arah Jalan M.H. Thamrin menuju Istana Merdeka dan sebaliknya mulai melintas tanpa hambatan berarti.
Pemindahan beton dilakukan secara bertahap menggunakan forklift, memindahkannya ke tepi jalan agar arus lalu lintas dapat kembali normal.
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Namun, pengendara tetap perlu mengurangi kecepatan saat melewati area Patung Kuda karena adanya proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) yang masih berlangsung.
Selain itu, arus lalu lintas di Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Merdeka Selatan juga terpantau normal tanpa kepadatan berarti.
Aksi “Indonesia Gelap” dan Tuntutan Mahasiswa
Demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini berlangsung sejak Kamis sore, 20 Februari 2025. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap.”
Massa baru membubarkan diri setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui perwakilan mahasiswa dan menerima sembilan tuntutan utama mereka. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian protes yang telah dimulai sejak Senin, 17 Februari 2025.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah untuk meninjau ulang berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat dan tidak transparan. Berikut sembilan tuntutan utama yang mereka sampaikan:
1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat untuk memastikan anggaran digunakan secara akuntabel.
3. Evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis, yang dinilai perlu perbaikan dalam implementasi dan pengawasan.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap bermasalah dan lebih menguntungkan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat.
5. Tolak dwifungsi TNI menegaskan, bahwa militer tidak boleh kembali berperan dalam urusan sipil.
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberantas korupsi secara lebih efektif.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan.
9. Tolak campur tangan Presiden Jokowi dalam pemerintahan saat ini, menuntut netralitas dan transisi kepemimpinan yang demokratis.
Aksi ini mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Meski demonstrasi berjalan dengan damai, kehadiran aparat keamanan tetap siaga untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Dengan telah dibukanya kembali akses jalan di sekitar Istana Merdeka, situasi di pusat ibu kota kembali normal. Namun, apakah tuntutan mahasiswa akan mendapat tanggapan serius dari pemerintah masih menjadi pertanyaan besar.
Halaman Selanjutnya
Massa baru membubarkan diri setelah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menemui perwakilan mahasiswa dan menerima sembilan tuntutan utama mereka. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian protes yang telah dimulai sejak Senin, 17 Februari 2025.
