Jakarta, VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan respons atas wacana pemberian BBM gratis sebagai bentuk kompensasi dan permintaan maaf dari Pertamina atas dugaan kasus korupsi yang dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat.
Meski tidak memberikan tanggapan secara langsung, Erick menegaskan bahwa pemerintah, DPR, dan Pertamina, tentunya memiliki mekanisme masing-masing dalam menangani permasalahan tersebut.
"Tentunya Pemerintah, DPR, dan Pertamina memiliki mekanisme masing-masing dan memerlukan kajian," kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
ilustrasi harga BBM dan SPBU Pertamina (dok: Pertamina)
Photo :
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Dia menekankan pentingnya memisahkan antara kasus korupsi dan keberlangsungan korporasi, sebagaimana pengalaman serupa yang pernah terjadi di tubuh maskapai pelat merah Garuda Indonesia beberapa tahun lalu.
"Kami terus menjaga selama ini, bagaimana kasus korupsi dan kepentingan korporasi jangan hanya dilihat sebagai satu kesatuan. Contohnya, kasus Garuda Indonesia waktu itu ada kasus korupsi, tapi jangan sampai restrukturisasinya gagal," ujarnya.
Apabila kala itu masalah penyelesaian kasus korupsi Garuda Indonesia dan upaya upaya restrukturisasinya tidak berjalan seirama, Erick meyakini bahwa Indonesia bisa mengalami krisis armada penerbangan yang berujung pada kenaikan harga tiket pesawat.
"Kalau Garuda itu gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga tidak punya pesawat sekarang. Nah, implikasinya kembali, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal," kata Erick.
Soal mekanisme pengawasan di tubuh BUMN sendiri, Erick menegaskan bahwa untuk laporan harian tetap berjalan melalui Komisaris dan Direksi. Di sisi lain, Kementerian BUMN juga terus mendorong transformasi sesuai dengan cetak biru yang telah dirancang.
"Mekanisme laporan harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi blueprint yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
"Kalau Garuda itu gagal restrukturisasi, akhirnya kita juga tidak punya pesawat sekarang. Nah, implikasinya kembali, kalau jumlah pesawatnya kurang, harga tiketnya akan mahal," kata Erick.