Sekolah Rakyat Siap Buka Tahun Ajaran Baru, Siswa Bisa Masuk Kapan Saja

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 10 April 2025 - 12:21 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah bersiap membuka lembaran baru dunia pendidikan Indonesia. Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Sekolah Rakyat akan segera hadir pada tahun ajaran 2025/2026 sebagai solusi pendidikan inklusif dan fleksibel bagi anak-anak marjinal dan putus sekolah.

"Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemendikdasmen, dikutip Kamis, 10 April 2025.

Gus Ipul menegaskan bahwa pertemuan ini sekaligus mematangkan sejumlah aspek penting, mulai dari proses rekrutmen guru dan peserta didik hingga finalisasi kurikulum Sekolah Rakyat yang unik dan adaptif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa guru di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui kontrak kerja individu dan tidak terikat status ASN.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat),” tegasnya.

Menariknya, para guru wajib mengajar penuh waktu dan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

“Yang pertama ia harus fulltime, harus disitu, dan harus disampaikan diawal,” jelas Mu’ti.

Untuk kepemimpinan sekolah, model yang ditawarkan pun efisien. Satu kepala sekolah bisa membawahi tiga jenjang sekaligus—SD, SMP, dan SMA, tergantung jumlah peserta didik di lokasi tersebut. Data guru (BNBA) direncanakan akan diserahkan pada 24 April mendatang.

Namun, yang paling mencuri perhatian adalah pendekatan kurikulum yang akan diterapkan. Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung siswa dengan fleksibilitas penuh, terlepas dari tahun ajaran resmi.

“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit," terang Abdul.

Ia menekankan bahwa setiap siswa akan memiliki capaian belajar yang berbeda sesuai kecepatan dan potensi masing-masing.

"Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” tegasnya.

Untuk proses rekrutmen peserta didik, sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) akan digabungkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Dengan metode ini, pemerintah memastikan siswa yang diambil benar-benar berasal dari kelompok rawan putus sekolah.

“Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” jelas Mu’ti.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fase baru bagi anak-anak kurang mampu yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan konvensional, sebuah terobosan yang bisa membawa wajah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih adil dan inklusif.