Siapkan Langkah Diplomasi Ekonomi, Prabowo Pimpin Rabat Terbatas di Istana

• 

• Bisnis

Senin, 7 April 2025 - 21:38 WIB

Jakarta, VIVA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin, 7 April 2025.

Adapun dalam rapat tersebut membahas berbagai hal, seperti perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, hingga terkait kebijakan tarif impor masuk yang ditetapkan Amerika Serikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Ditegaskan juga oleh Airlangga bahwa pembahasan terkait dengan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak Amerika Serikat.

“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu (Menteri Luar Negeri), dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada awak media, Senin, 7 April 2025.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah sudah menentukan posisinya terkait dengan situasi perekonomian saat ini sebelum tanggal 9 April 2025.

Rapat terbatas selain membahas isu tarif, juga turut membahas respons ekonomi nasional terhadap dinamika global, termasuk kondisi nilai tukar rupiah.

Besok, kata Airlangga, Presiden Prabowo rencananya secara langsung akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan respons pemerintah terhadap situasi global dalam acara yang digelar pada Selasa, 8 April 2025, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta.

“Besok jam 1 di acara di Bank Mandiri, Bapindo, karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” ucap Airlangga.

Rencananya acara besok juga akan dihadiri berbagai kalangan strategis, mulai dari ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media, hingga masyarakat umum.

Nantinya melalui acara tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pendekatan diplomasi di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka dengan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan.