Survei: Polemik Mutasi ASN Kemendikti Buat Penilaian Publik ke Menteri Satryo Jeblok

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 7 Februari 2025 - 20:44 WIB

Jakarta, VIVA – Indonesia Social Insight (IDSIGHT) melakukan riset penilaian publik mengenai menteri Prabowo yang berkinerja kurang memuaskan. Riset itu dilakukan dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025, dengan pertimbangan hampir semua kementerian/badan telah selesai dengan penataan organisasi dan para menteri/kepala badan telah banyak melakukan aktivitas publik.

Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok. Berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social, keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun.

Data mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan, atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia.

Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia mempunyai jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik. Dengan mengkombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif.

“Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,” ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa, Jumat 7 Februari 2025.

Dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi ASN kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.

Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. “Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),” tandas Johan.

Maraknya judi online menjadi keresahan publik selama beberapa tahun terakhir, hingga aparat kepolisian melakukan “bersih-bersih” dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital) yang membiarkan situs-situ judol tidak terblokir. 

Meskipun sudah tidak lagi menjabat dan berganti posisi di Kementerian Koperasi, tetapi figur Budi Arie Setiadi dinilai bertanggung jawab atas peredaran judol. 

“Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,” lanjut Johan.

Nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%). 

Kontroversi sejak awal menjabat menteri memberikan persepsi negatif dari publik, ditambah sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah. 

“Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,” jelas Johan.

Berikutnya ada Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%). Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam laporan harta penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. 

Sementara itu kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik. 

“Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,” pungkas Johan.