1 day ago
2
Jakarta, VIVA - Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dinilai mengancam nasib pekerja industri tembakau nasional.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS menegaskan, dampak kebijakan ini bertentangan dengan prinsip peningkatan lapangan pekerjaan, yang saat ini tengah gencar didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ekosistem industri tembakau menjadi tumpuan penyerapan kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang tidak tepat terhadap industri tembakau, dapat berdampak pada banyak pihak dengan jutaan nyawa bergantung pada industri ini," kata Sudarto dalam keterangannya, Kamis, 20 Februari 2025.
Contoh Plain Desain Rokok di Berbagai Negara. Foto: Dokumentasi Kemenkes
Photo :
- VIVA.co.id/Isra Berlian
Dia menambahkan, dampak pandemi masih terasa hingga kini, dengan PHK besar-besaran di berbagai industri dan daya beli masyarakat yang menurun. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi industri secara umum belum pulih sepenuhnya.
Karenanya, kebijakan yang menekan industri termasuk industri tembakau, tidak hanya tidak sejalan tetapi juga bertentangan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok (tanpa identitas merek) ini dipaksakan, maka kondisi (industri) akan semakin parah dan berdampak pada PHK," ujarnya.
Sudarto mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri tembakau, yang telah menyerap tenaga kerja secara signifkan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, industri tembakau juga telah berkontribusi besar dalam penerimaan negara.
Menurut Sudarto, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mempertahankan serta mengembangkan industri hingga menciptakan lapangan kerja baru.
"Kebijakan yang menekan industri dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029," ujarnya.
Bea Cukai tindak rokok ilegal
Senada, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Tino Rahardian menjelaskan, penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek di beberapa negara, terbukti gagal menurunkan angka perokok dan malah merugikan negara.
"Ini tidak ada dampak signifikan terhadap literasi masyarakat. Kebijakan ini sudah dilakukan negara lain dan tidak berhasil," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Sudarto mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri tembakau, yang telah menyerap tenaga kerja secara signifkan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, industri tembakau juga telah berkontribusi besar dalam penerimaan negara.
