1 day ago
4
Jakarta, VIVA - Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR RI Adies Kadir menilai jemaah haji reguler RI seharusnya sudah bisa mendapatkan fasilitas yang setara dengan negara-negara Asia lainnya. Menurut Adies, layanan jemaah haji reguler RI mestinya bisa mendekati standar layanan haji khusus (ONH Plus).
Adies menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait Haji di Alqimma Hall, Makkah Arab Saudi, Senin, 2 Juni 2025. Menurut dia, pelayanan jemaah haji reguler bisa ditingkatkan jika manajemen anggaran dilakukan lebih efisien dan terukur.
Ia bilang dari fakta yang disampaikan oleh pihak penyelenggara transportasi dan akomodasi Sarikah cukup mengejutkan. Sebab, dari laporan itu diketahui bahwa jemaah haji reguler RI dalam kategori fasilitas terendah.
“Ternyata fasilitas haji itu dibagi dalam grade A, B, C, dan D. Dan, yang cukup membuat kami agak terpukul, disampaikan bahwa jemaah haji Indonesia adalah yang paling murah dan masuk dalam grade D,” kata Adies, dalam keterangannya.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir (tengah).
Padahal, menurut Adies, dengan anggaran dan kemampuan pengelolaan keuangan haji yang dimiliki, mestinya RI bisa menempatkan jemaahnya pada layanan grade B.
“Kita ini mampu ke grade B. Jemaah reguler itu bisa mendapatkan fasilitas seperti jemaah ONH Plus, seperti bed sofa. Mestinya bisa," tutur politikus Partai Golkar itu.
"Dan, mungkin kalau pengelola haji nanti bisa hitung lebih baik, kemungkinan cost haji itu masih bisa diturunkan tapi fasilitas tetap ditingkatkan,” jelas Adies yang juga Wakil Ketua DPR RI itu.
Lebih lanjut, Adies bilang hal itu akan jadi catatan penting bagi evaluasi ke depan khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pun, ia minta agar peningkatan kualitas layanan jadi fokus utama. Bukan hanya sekadar efisiensi anggaran semata.
Dia menambahkan soal pelayanan haji reguler RI agar lebih baik jadi PR besar. "Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 203.500 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,” jelasnya.
Kemudian, ia menceritakan saat memantau langsung kondisi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, suhu ekstrem bisa berdampak pada kesehatan jemaah. Adies mengimbau agar semua perubahan teknis pelayanan yang disepakati tetap menjamin kenyamanan dan tidak menambah beban jemaah.
“Kami minta Dirjen Haji memastikan bahwa jemaah kita mendapatkan pelayanan yang membuat mereka nyaman, bisa ibadah dengan baik, dan tidak stres,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Selain itu, Adies juga menyinggung persoalan distribusi makanan dan layanan kesehatan. Ia mengaku adanya laporan dari tenaga kesehatan RI yang sempat mengalami kendala operasional akibat perizinan yang belum tuntas dari otoritas setempat.
“Ada laporan bahwa petugas medis kita seperti diuber-uber polisi lokal karena tidak punya izin. Yang ingin dirawat pun terpaksa sembunyi-sembunyi dari lorong ke lorong. Ini tentu harus jadi perhatian agar tidak terulang,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, Adies bilang hal itu akan jadi catatan penting bagi evaluasi ke depan khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pun, ia minta agar peningkatan kualitas layanan jadi fokus utama. Bukan hanya sekadar efisiensi anggaran semata.
