UAS: Tugas Negara Bukan Kasih Makan Anak, Tapi Ngasih Kerja Bapaknya

• 

• Trending

Selasa, 25 Februari 2025 - 04:58 WIB

Jakarta, VIVA – Potongan ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) viral di media sosial lantaran diduga menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam video yang dibagikan akun  X @kegblgnunfaedh, Senin, 24 Februari 2025, UAS menyampaikan kritik terhadap konsep program tersebut.

Menurut UAS, tugas utama negara bukanlah memberikan makanan gratis kepada anak-anak, melainkan memastikan para orangtua memiliki pekerjaan dan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka.

"Tugas negara itu bukan ngasih makan anak, tugas negara itu ngasih kerja kepada bapaknya. Anaknya ya, diurus bapaknya, ngapain negara ngurus," ujar UAS dalam ceramahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa negara seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan agar para orang tua memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara mandiri.

"Negara itu menyediakan lapangan kerja, bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya," tambahnya.

UAS juga mempertanyakan efektivitas program makan bergizi gratis jika pada saat yang sama banyak kepala keluarga yang masih menganggur atau tidak memiliki pendapatan yang layak.

"Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan?" ungkapnya.

Pernyataan ini menuai beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung pandangan UAS, menilai bahwa penciptaan lapangan kerja lebih penting dalam jangka panjang daripada bantuan makanan gratis. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa program MBG tetap memiliki manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki akses cukup terhadap gizi yang baik.

Program makan bergizi gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia, terutama dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Pemerintah berargumen bahwa program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga mendukung perekonomian nasional dengan melibatkan petani dan peternak lokal dalam penyediaan bahan makanan.