Warga Miskin di RI Kini Tembus 194,6 Juta Jiwa Menurut Data Bank Dunia

• 

• Berita

• Dunia

Selasa, 10 Juni 2025 - 15:57 WIB

Jakarta, VIVA – Bank Dunia resmi merevisi standar pengukuran kemiskinan global per Juni 2025. Imbasnya, angka kemiskinan Indonesia melonjak tajam. Dari sebelumnya 171,7 juta jiwa pada 2024, kini tercatat 194,6 juta penduduk Indonesia atau setara 68,25 persen populasi nasional dikategorikan miskin.

Revisi ini dilakukan lewat pembaruan metode penghitungan Purchasing Power Parity (PPP), yang tertuang dalam dokumen ‘June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)’. Bank Dunia mengganti acuan PPP 2017 dengan PPP 2021 yang dirilis oleh International Comparison Program (ICP) pada Mei 2024.

"Penerapan PPP tahun 2021 menyiratkan adanya revisi terhadap garis kemiskinan global," dikutip dari dokumen tersebut, Selasa, 10 Juni 2025.

PPP merupakan ukuran daya beli yang memperhitungkan kemampuan masyarakat di berbagai negara dalam membeli barang atau jasa yang sama, setelah disesuaikan dengan perbedaan harga dan nilai tukar. Nilai dolar AS dalam PPP bukanlah kurs riil, melainkan nilai ekuivalen daya beli.

Tiga Standar Baru naik seluruhnya. Dengan PPP 2021, Bank Dunia mengerek batas garis kemiskinan di tiga kategori:

1. Kemiskinan ekstrem: dari US$ 2,15 (PPP 2017) menjadi US$ 3,00

2. Negara berpendapatan menengah bawah, dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20

3. Negara berpendapatan menengah atas (termasuk Indonesia): dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30

Lonjakan batas ini berdampak besar, terutama bagi negara-negara berkembang. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik, jumlah penduduk miskin naik drastis.

Berdasarkan standar kemiskinan ekstrem (US$ 3), jumlahnya melonjak dari 20,3 juta orang (September 2024) menjadi 54 juta jiwa per Juni 2025. Bila mengacu pada standar negara berpendapatan menengah atas (US$ 8,30), angka tersebut melonjak dari 584,2 juta menjadi 679,2 juta jiwa.

Imbas ke Indonesia: Dari 60,3% ke 68,25%

Indonesia sendiri telah diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, setelah GNI per kapita mencapai US$ 4.580. Namun, status itu kini datang dengan beban statistik yang lebih berat.

Pada April 2025, laporan Poverty & Equity Brief mencatat bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia tergolong miskin menurut standar lama (US$ 6,85). Dengan revisi ke US$ 8,30 menggunakan PPP 2021, data Bank Dunia menunjukkan lonjakan tajam: 68,25 persen populasi Indonesia kini berada di bawah garis kemiskinan, setara dengan 194,6 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.

Sebagai perbandingan, angka sebelumnya menunjukkan 171,7 juta orang miskin berdasarkan standar lama. Artinya, lebih dari 22 juta orang kini dikategorikan miskin akibat perubahan acuan tanpa mereka mengalami perubahan kondisi hidup nyata.

Data Lokal: Menyoroti Realitas Rumah Tangga

Garis kemiskinan nasional sendiri dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas. Survei ini memotret pengeluaran dan konsumsi rumah tangga dua kali setahun, yakni pada Maret (345.000 rumah tangga) dan September (76.310 rumah tangga).

Pengukuran dilakukan di tingkat rumah tangga karena konsumsi dan pengeluaran terjadi secara kolektif. Hasil survei ini digunakan BPS untuk menetapkan garis kemiskinan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta membedakan antara wilayah urban dan rural.

Meski demikian, perubahan standar internasional seperti PPP tetap berpengaruh besar pada narasi kemiskinan Indonesia di mata dunia.