6 Menko Kabinet Merah Putih Kompak Ajukan Penambahan Anggaran

Jakarta, VIVA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat bersama jajaran Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih pada Senin, 7 Juli 2025. Di rapat Banggar, enam Menko itu kompak minta usulan tambahan anggaran tahun 2026. 

1. Menko Polkam 

Menko bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan alias BG mengusulkan adanya tambahan anggaran tahun 2026 untuk kementeriannya sebesar Rp728,8 miliar. 

BG menjelaskan, saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal, fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga.

Adanya ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, Budi lantas mengusulkan adanya penambahan anggaran Rp728,8 miliar. 

"Mencakup, pertama program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp195,3 miliar. Kedua, Program dukungan manajemen sebesar Rp 533,5 miliar," kata BG.

2. Menko Infrastruktur

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran Rp200,2 miliar di tahun 2026.

Alasannya, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
AHY mengatakan pagu indikatif anggaran Kemenko pada 2026 sebesar Rp115,7 miliar.

"Dengan rincian untuk membiayai belanja pegawai baik gaji atau tunjangan sebesar Rp 72,5 miliar, dan belanja operasional Rp 43,2 miliar," ujar AHY.

AHY menjelaskan pagu indikatif anggaran itu belum dapat memenuhi pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan koordinasi kebijakan. Dia mengusulkan adanya penambahan anggaran Rp200,2 miliar sehingga total usulannya menjadi Rp315,9 miliar.

"Dalam kesempatan ini kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan Rp 200,2 miliar, untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp 114,07 miliar, dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 86,14 miliar. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk 2026 menjadi Rp 315,9 miliar," kata AHY.

3. Menko PMK

Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengusulkan kepada Banggar DPR RI penambahan anggaran senilai Rp 207,218 miliar. Ia menjelaskan anggaran itu bakal digunakan untuk artificial intelligence (AI) dan penurunan stunting menjadi program unggulan di Kemenko PMK.

"Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, kemudian total pagu indikatif 2026 itu Rp 106,8 miliar. Artinya ada kekurangan Rp 207,218 miliar, oleh karena itu kami mengusulkan permohonan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 207,218 miliar," ujar dia.

4. Menko PM

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengusulkan penambahan anggaran di kementeriannya sebesar Rp276,1 miliar untuk tahun 2026.

Ia menjelaskan penambahan anggaran itu akan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat nasional.

"Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program, sehingga perlu tambah alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," kata Cak Imin.

Pun, ia menambahkan anggaran tambahan itu akan diprioritaskan untuk penguatan pelaksanaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Untuk integrasi data penciptaan ekosistem pemberdayaan untuk membangun usaha-usaha baru pertumbuhan ekonomi kreatif, penyempurnaan jaminan sosial nasional, dan program pengentasan kemiskinan," jelas Cak Imin.

5. Menko Pangan

Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan penambahan anggaran kepada Banggar DPR RI sebesar Rp272,9 miliar untuk tahun 2026.

"Memerlukan tambahan anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp272,9 miliar. jadi total pagu anggaran untuk 2026 akan mengusulkan Rp 410 miliar," kata Zulhas.

Dijelaskan Zulhas penambahan anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk menambah pada pos anggaran Koordinasi Pelaksanaan Kebjakan sebesar Rp160 miliar, dan dukungan manajemen sebesar Rp112,9 miliar.

6. Menko Kumham Imipas

Menko bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2026 sebesar Rp 100,609 miliar. Ia menjelaskan pada tahun 2026, kementeriannya tersebut mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp124,6 miliar.

Sementara, pada 2025, anggaran untuk kementeriannya itu sudah disepakati sebesar Rp209,1 miliar.

Dia mengatakan bahwa penambahan anggaran itu diperlukan untuk melaksanakan program-program sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk membangun penegakan hukum nasional yang adil hingga menghormati hak asasi manusia.

"Dalam rangka untuk mencapai seluruh program dan target yang ingin kami lakukan pada tahun 2026, kami kembali mengusulkan kepada saudara-saudara pimpinan agar belanja non operasional dan belanja modal kiranya dapat ditambah," kata Yusril.