Jakarta, VIVA – Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani memastikan, dengan telah resminya 844 BUMN menjadi bagian dari Danantara Indonesia, maka negara dipastikan juga telah hadir dalam pengelolaan perekonomian nasional.
Hal itu diutarakannya dalam acara Town Hall Danantara Indonesia, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
"Sejak di-launching langsung oleh Bapak Presiden pada 24 Februari 2025, Alhamdulillah sejak 21 maret seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini sudah resmi menjadi bagian dari Danantara Indonesia," kata Rosan, Senin, 28 April 2025.
Dia mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, penggabungan itu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus mempertegas implementasi Pasal 33 UUD 1945.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Menurutnya, menjaga prinsip ekonomi kekeluargaan dalam pengelolaan perusahaan negara, merupakan hal yang sangat penting dilakukan.
Sehingga, dengan demikian nasib perekonomian nasional tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, karena pemerintah masih memiliki kewenangan dalam menentukan arah perekonomian bangsa.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, penjabaran pasal 33 perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, bukan tersusun di mana kita menyerahkan (perekonomian nasional) pada mekanisme pasar," kata Rosan.
Selain itu, lanjut Rosan, Dia menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia ke depan harus bertumpu pada kolaborasi seluruh lapisan dunia usaha, mulai dari koperasi hingga perusahaan besar. Tujuannya tak lain adalah demi membangun kemandirian nasional yang berkelanjutan.
Presiden Prabowo Hadiri Town Hall Danantara
Photo :
- Youtube Sekretariat Presiden
"Kita menghormati mekanisme pasar. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara adalah sebuah bentuk konkret kehadiran pemerintah ke depannya," ujarnya.
Sebagai informasi, acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Dewan Pengawas Danantara seperti Erick Thohir dan Muliaman Hadad, serta jajaran pimpinan BUMN dan pengusaha nasional lain yang turut diundang di acara tersebut.
Halaman Selanjutnya
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, penjabaran pasal 33 perekonomian disusun atas azas kekeluargaan, bukan tersusun di mana kita menyerahkan (perekonomian nasional) pada mekanisme pasar," kata Rosan.