7 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merasionalisasi atau mengefektifkan lagi program yang betul-betul dibutuhkan atau diprioritaskan untuk masyarakat.
Hal itu disampaikan merespons adanya kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menuturkan, jangan sampai ada program atau belanja daerah yang justru kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Karena, dia menilai selama ini ada proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tapi dinilai kurang tepat.
"Jangan sampai ada program begini, misalnya di suatu daerah lagi bangun kantor, antar kantor itu perlu dikasih pagar-pagar. Itu ngapain antar kantor di sela-sela lainnya harus ada pagar. Kan nambah biaya Itu," kata Zulfikar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari ANTARA, Jumat, 10 Oktober 2025.
Menurut dia, DPR RI pun sudah berusaha untuk menambah anggaran TKD melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Mudah-mudahan, kata dia, penambahan alokasi anggaran untuk TKD bisa segera disalurkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Meski begitu, dia mengingatkan bahwa masih ada jalan lain bagi Pemda untuk membuat fiskal daerah bertambah, misalnya optimalisasi retribusi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengungkit ekonomi daerah.
"Mungkin dari sisi tata kelolanya perlu diperbaiki yang selama ini penerimaan itu sering bocor, Pak Prabowo kan selalu bilang begitu, belanja juga sering bocor, bagaimana itu tidak terjadi lagi," katanya.
Selain itu, menurut dia, pemda juga bisa menggali pembiayaan alternatif, misalnya melalui kerja sama program, atau kerja sama komunitas dunia usaha (public-private partnership).
"Daerah itu kan punya potensi, tidak ada daerah itu yang tidak punya potensi. Kenapa itu tidak bisa dikembangkan, kenapa tidak bisa menghadirkan investasi?" katanya.
Mendagri Tito Semprot Gubernur Protes Pemotongan TKD: Faktanya Banyak Pemborosan, Kena OTT!
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD).
VIVA.co.id
9 Oktober 2025
