1 day ago
5
Jakarta, VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat merespons pemerintah soal rencana menulis ulang sejarah Indonesia. Dirinya minta penulisan dilakukan sesuai fakta.
"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-benar sesuai dengan fakta sejarah bukan history bukan story mereka yang menang tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," ujar dia, Minggu, 1 Juni 2025.
Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan, jangan sampai nantinya penulisan ulang sejarah itu ada yang ditutup-tutupi. Katanya, penulisan sejarah, harus dilalukan terbuka.
Dok. Istimewa, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka," ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tak ada istilah Orde Lama dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dibahas.
Ia menilai perubahan istilah itu dilakukan lantaran selama ini pemerintahan sebelum Orde Baru itu tidak pernah menyebut pemerintahannya sebagai Orde Lama. Fadli mengklaim perubahan istilah itu dilakukan agar perspektif yang digunakan dalam sejarah baru Indonesia ini lebih netral dan inklusif.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli.
Berikut 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah, di antaranya yaitu:
1. Sejarah Awal Nusantara
2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5. Respons Terhadap Penjajahan
6. Pergerakan Kebangsaan
7. Perang Kemerdekaan Indonesia
8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9. Orde Baru (1967-1998)
10. Era Reformasi (1999-2024).
Halaman Selanjutnya
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli.
