1 week ago
8
Depok, VIVA – Kebijakan tarif yang digulirkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membuat banyak negara, termasuk sekutunya panik. Menteri Keuangan AS bahkan menyebut 50 negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Trump pada 9 April 2025.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump untuk menunjukkan bahwa AS punya posisi tawar yang tinggi sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarif yang ditentukan.
Tujuannya ada tiga. Pertama, AS sangat mempunyai kendali dan penentu atas perdagangan internasional dengan banyak negara. Kedua agar negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif yang tinggi kepada komoditas dari AS menurunkan tarifnya secara signifikan.
Terakhir, agar perusahaan-perusahaan AS yang merealokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti China, Vietnam, Kanada dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi warga AS
Terkait langkah yang diambil pemerintah Indonesia, Hikmahanto berpendapat Indonesia tidak perlu mengirim tim negosiasi atas kebijakan tarif Trump. Bagi Indonesia saat ini terpenting adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak atas kebijakan Trump.
“Caranya adalah meminta semua perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak untuk mengirim laporan yang rinci atas langkah-langkah yang diambil,” kata Hikmahanto, Rabu, 9 April 2025.
Selanjutnya, pemerintah perlu berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki komoditas yang sama untuk melakukan langkah yang sinergis. Hal ini mengingat bila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama tidak diproduksi di AS, maka rakyat AS harus membayar lebih mahal dari sebelumnya.
“Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya. Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah perlu melakukan langkah untuk melakukan perubahan APBN agar dalam jangka waktu tiga bulan ke depan rakyat tidak mengalami dampak yang besar, disamping memikirkan terobosan-terobosan agar perusahaan-perusahaan yang terdampak tidak melakukan PHK.
“Mengapa 3 bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, apakah hasil negosisasi dengan negara-negara, atau desakan rakyat AS, bahkan tekanan yang dilakukan oleh bursa saham AS,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Airlangga.
Halaman Selanjutnya
“Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya. Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain,” ujarnya.
