3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia telah memastikan kelanjutan dari adanya subsidi motor listrik untuk 2025.
Apabila pada 2023-2024, untuk setiap pembelian sepeda motor listrik baru yang mendapatkan subsidi Rp7 juta memiliki syarat 1 KTP 1 unit.
Tahun ini, skema subsidi akan digantikan dengan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Kendati demikian, belum diketahui secara detail terkait skema dan besaran dari subsidi motor listrik yang akan diberikan Pemerintah.
Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) telah menyampaikan harapannya kepada Pemerintah menyoal pemberian subsidi motor listrik di tahun ini.
Budi Setiadi, Ketua Umum Aismoli mengungkapkan agar Pemerintah bisa menambah durasi pemberian insentif tersebut.
"Kami sudah mengajukan white paper skema, mengusulkan kepada Pemerintah untuk subsidi di tahun depan. Itu terkait waktu. Waktu kalau bisa jangan cuma satu tahun, ya minimal long term. Supaya ada kepastian dari industri kendaraan bermotor mempersiapkan," ujarnya, dikutip VIVA beberapa waktu lalu.
Sebagai produsen sepeda motor listrik, Alva turut menyampaikan harapannya terhadap skema pemberian subsidi pada tahun ini.
Alva menyoroti pentingnya skema yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
"Kalau dari kami (sebagai produsen) boleh skemanya seperti yang diajukan Aismoli, itu karena berkaitan dengan komitmen tiap tahun," kata Putu Yudha, Chief Marketing Officer Alva kepada VIVA belum lama ini, di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Selain itu, Alva juga menyoroti faktor teknologi baterai sebagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan subsidi lantaran ada pentingnya hilirisasi yang perlu menjadi pertimbangan.
"Kemudian, kalau di motor itu kami harus lihat dari sisi teknologi baterai lah, ada baterainya jenis baterai aki, mungkin dibilangnya SLA. Itu kan baterai aki. Kemudian ada yang kalau kami bicara hilirisasi, tipe baterai mana nih yang hilirisasi? Jadi mungkin kalau bisa berdasarkan jenis baterai atau Kwh-nya," jelas pria yang akrab disapa Adit.
Ia menambahkan, "Atau misalnya, kalau mau berkaca sama teman-teman di roda empat, PPNDPT dan itu kan cukup berhasil. Jadi lebih fair."
Terkait besaran angka pemberian dari subsidi motor listrik, Adit mengatakan bahwa pihaknya tidak ambil pusing dan terus mengikuti kebijakan Pemerintah.
"Kalau dari besarannya, ya kami terima saja, yang penting ada kejelasan," tutupnya.
Halaman Selanjutnya
Alva menyoroti pentingnya skema yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
