Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak), terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), Fajar Rahmadi meyakini, langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Selain itu, sidak ini juga diambil sebagai respons atas tingginya ekspektasi masyarakat serta perlunya para mitra SPPG mematuhi SOP yang ketat," kata Fajar dalam keterangannya, Jumat, 27 Maret 2026.
BPOM memeriksa standar keamanan pangan SPPG Polri
Dia mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya berdampak luas dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas program. Dukungan masyarakat dari beragam strata sosial sebenarnya sudah terlihat.
Data penelitian RISED di tiga Kabaputen/Kota di Jawa Tengah menunjukkan, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG mulai tumbuh dan ada di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan ekonomi lemah maupun yang mampu.
“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG," ujarnya.
Fajar juga meyakini bahwa pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi. "Sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” kata Fajar.
Menurut hasil penelitian RISED, 85 persen proporsi dukungan terhadap MBG memang datang dari keluarga dengan tingkat pengeluaran rendah (di bawah Rp1 juta); 78 persen keluarga dengan pengeluaran Rp 1-3 juta juga mendukung keberlanjutan MBG.
Begitu juga dengan keluarga yang pengeluarannya Rp 3-5 juta (75 persen) dan Rp 5-10 juta (60 persen), yang mengungkapkan dukungannya terhadap program MBG tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum boleh puas dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat ini. Tantangan-tantangan yang saat ini program MBG hadapi, harus segera teratasi agar memenuhi ekspektasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga," kata Fajar.
"Kika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR Dukung Efisiensi MBG, Ini Alasannya
Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto menilai di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak serius pada anggaran negara, memang harus dicari jalan efisiensi.
VIVA.co.id
26 Maret 2026

5 hours ago
4











:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3429214/original/050982400_1618458325-dan-dealmeida-4aM_QE-HRLw-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5523066/original/035189100_1772787502-andi_campak.jpeg)
