Komitmen Energi BRICS Dinilai Sejalan dengan Agenda Prioritas Indonesia, Ini Penjelasannya

• 

• Bisnis

Rabu, 9 Juli 2025 - 16:28 WIB

Jakarta, VIVA – Dalam Deklarasi Rio, negara anggota BRICS menegaskan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau, dengan tetap menghormati kondisi dan kapasitas nasional masing-masing negara. BRICS juga menyerukan penguatan investasi di sektor energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi.

Pertemuan tersebut mendorong reformasi tata kelola energi global agar lebih berimbang dan tidak lagi terlalu terpusat pada kepentingan negara-negara maju. BRICS pun menekankan perlunya pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan akses terhadap teknologi bersih sebagai upaya kolektif mempercepat dekarbonisasi dunia.

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan, kesepakatan para pemimpin BRICS untuk memperkuat kerja sama energi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif menjadi sinyal positif bagi arah kebijakan energi nasional Indonesia. Komitmen tersebut diketahui merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025.

“Indonesia memandang hasil KTT BRICS sebagai afirmasi penting atas perlunya transformasi sistem energi global yang lebih setara. Ini sejalan dengan prioritas kami di Komisi XII, khususnya dalam mendorong peningkatan lifting migas untuk kebutuhan jangka pendek dan akselerasi pengembangan energi terbarukan dalam kerangka jangka panjang,” ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Rabu, 9 Juli 2025.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di KTT tersebut turut mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk memperkuat komitmen bersama dalam transisi energi bersih sebagai langkah nyata menghadapi krisis iklim global. Ajakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berfokus pada ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam agenda lingkungan dan keberlanjutan di tingkat internasional.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa arah kolaborasi energi BRICS membuka peluang konkret bagi Indonesia, mulai dari perluasan pasar ekspor energi hijau, percepatan alih teknologi bersih, hingga peluang pembiayaan proyek-proyek transisi energi yang saat ini menjadi fokus strategis nasional.

Dalam konteks ini, RUU Energi Baru dan Terbarukan yang tengah dibahas di DPR menjadi sangat relevan sebagai landasan hukum untuk mendorong transformasi sektor energi Indonesia secara menyeluruh. Bambang juga menekankan pentingnya diplomasi energi Indonesia yang aktif di forum-forum multilateral.

“Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, kita tidak boleh pasif. Pemerintah perlu memastikan bahwa platform ini digunakan untuk memperkuat posisi nasional dalam rantai pasok energi global, sekaligus memperjuangkan akses teknologi dan pendanaan yang lebih adil bagi semua negara anggota,” pungkas politisi Partai Golkar asal daerah pemilihan Bangka Belitung tersebut.