5 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Junico Siahaan mengecam gerakan yang menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia meminta agar pemerintah bisa menjelaskan dan tak lepas tangan.
Menurut dia, Pemerintah harus menjelaskan apakah pihaknya turut memfasilitasi kehadiran pihak yang menggaungkan isu separatis di forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau badan penasehat tingkat tinggi khusus masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tersebut.
"Perlu ditelusuri dulu ini, apakah dalam UNPFII, Pemerintah terlibat atau tidak? atau mereka (PBB) langsung reach (menjangkau) orang-orang adat itu sendiri?” kata Nico, sapaan akrabnya, dikutip pada Rabu, 30 April 2025.
Menurut Nico, pemerintah tak bisa hanya menanggapi tindakan provokasi dengan menyebutnya sebagai upaya mencari sensasi. Namun, ia bilang pemerintah juga mesti mencari tahu asal pembawa kertas berslogan 'Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’ itu.
"Pemerintah jangan sampai lepas tangan juga. Kalau misalnya Pemerintah terlibat pada UNPFII, kenapa orang-orang ini yang diutus ke PBB?” ujar politikus PDIP itu.
Dia mengatakan jika tak dilibatkan dalam forum UNPFII, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus melakukan evaluasi mengapa Indonesia sampai tak terlibat dalam forum PBB tersebut.
"Dari Kemlu siapa yang terlibat. Dan kalau emang nggak dilibatkan, evaluasinya ke depan bagaimana Kemlu terlibat pada hal ini," jelas Nico.
Ilustrasi Sidang Majelis Umum PBB
Photo :
- VIVA/Yanri Subekti
"Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni," lanjut Nico.
Bagi Nico, insiden di forum PBB itu dinilainya parah karena sudah diingatkan tapi masih terus terjadi.
"Ini parah, sudah diingatkan tapi terus berulah. Terus bagaimana komunikasi Kemlu dengan organisasi ini? Kok bisa mengundang masyarakat adat yang masih gemar provokasi," ujar Nico.
Nico berharap agar Pemerintah turut memantau dan mengawasi organisasi-organisasi yang hadir dalam acara resmi internasional seperti forum PBB termasuk UNPFII. Ia mengatakan demikian agar tak ada peristiwa yang bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan memperkeruh stabilitas politik nasional.
"Kita harap Pemerintah ikut mengawasi organisasi-organisasi seperti ini, supaya kalau ada peristiwa seperti itu lagi, Pemerintah tidak angkat tangan," ujar legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.
Sebelumnya, Kemlu melalui sang Juru Bicara, Rolliansyah Soemirat alias Roy menanggapi insiden sejumlah orang membawa lembaran kertas bertuliskan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh di forum PBB, Amerika Serikat.
Dalam insiden itu, sejumlah orang yang menyalahgunakan forum dengan membawa selebaran Free Papua itu ditindak dan diberi peringatan. Roy bilang kertas yang dibawa delegasi tersebut lalu disita oleh petugas keamanan PBB.
Adapun forum PBB UNPFII merupakan forum yang membahas isu terkait masyarakat adat, terutama terkait dengan pembangunan, hak asasi manusia dan lingkungan. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari ratusan negara dan organisasi masyarakat adat.
Sidang UNPFII yang digelar dua tahunan itu biasanya jadi forum bagi berbagai negara dan organisasi masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat adat di berbagai belahan dunia.
Kemlu menyampaikan, forum tersebut dipakai negara-negara anggota PBB untuk melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, membahas kerja sama antara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat.
Adapun delegasi yang menyebarkan pesan separatis di UNPFII disebut datang di bawah sebuah NGO atau organisasi non-pemerintah. Mereka merentangkan tulisan Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh jelang pembukaan Sidang UNPFII.
Berdasarkan informasi, mereka berasal dari Kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO). Perwakilan dari ASNLF bernama Tengku Fajri Krueng dan Muhammad Hanafiah. Sementara, perwakilan WPLO ada John Anari dan Martin Go.
Halaman Selanjutnya
"Sehingga nantinya perwakilan yang dikirim yang paling mumpuni," lanjut Nico.
