2 days ago
4
Jakarta, VIVA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq tidak mengesampingkan potensi pidana jika entitas yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut), terbukti berkontribusi menyebabkan banjir dan longsor.
Ditemui usai pelepasan bantuan pasca-bencana Sumatera dan penyerahan batuan sarana prasarana pengelolaan sampah di Jakarta, Senin, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif menyebut pihaknya telah menghentikan sementara kegiatan empat perusahaan setelah melakukan peninjauan ke daerah sekitar DAS Batang Toru dan Garoga pekan lalu.
"Hari ini sedang dievaluasi semua. Kemudian yang empat diantaranya, kita lakukan penghentian operasional, karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Batang Toru," kata Hanif Faisol.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Kompleks Parlemen, Senayan
Photo :
- Yeni Lestari/VIVA
"Ini sedang kita lakukan penanganan lebih serius, diantaranya yang akan kita temukan adalah dengan audit lingkungan. Kemudian persetujuan lingkungan hidup dan kemungkinan pidana dari 3 atau 4 unit, nanti kita lihat dulu perkembangannya," tambah Hanif.
KLH/BPLH sudah memanggil delapan perusahaan atau entitas yang beroperasi di sekitar DAS Batang Toru. Empat diantaranya akan memberikan penjelasan kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH pada hari ini dan empat sisanya dipanggil pada Selasa 9 Desember, termasuk sejumlah pemilik wilayah konsesi.
Sebelumnya Menteri LH Hanif sudah melakukan peninjauan ke DAS Batang Toru pada Jumat (5/12). Dia mendatangi sejumlah perusahaan, antara lain PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.
Usai kunjungan itu KLH/BPLH kemudian melakukan penghentian sementara perusahaan sawit, tambang, dan pembangkit listrik, untuk melakukan audit lingkungan.
Selain itu, kata Hanif, KLH/BPLH pada hari ini juga sedang menyegel entitas perusahaan yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI). (Ant)
Anggota DPR Bilang Pemerintah Jangan Malu Minta Bantuan Tangani Bencana Sumatera
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa minimnya ruang anggaran daerah berdampak langsung pada lambannya penanganan bencana di sejumlah titik terdampak.
VIVA.co.id
8 Desember 2025
